balitribune.co.id | Mangupura - Pemkab Badung terpaksa merasionalisasi Anggaran Perubahan APBD Tahun 2019 akibat tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD yang semula dipatok Rp 6,7 triliun, hanya tercapai Rp 5 triliun atau meleset Rp 1,7 triliun.
“Terjadi rasionalisasi anggaran di APBD Perubahan 2019 sebab PAD pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019 dipatok Rp 6 triliun lebih turun Rp 1,7 triliun lebih atau 22,44 persen dari APBD Induk 2019 sebesar Rp 7,7 triliun,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (18/7).
Dijelaskannya, adapun rancangan yang berubah dari PAD Badung dirancang Rp 5 triliun, ini mengalami penurunan sebesar Rp 1,7 triliun. Dana perimbangan dirancang tetap dengan APBD induk 2019 yakni Rp 610 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang sama dengan APBD induk Rp 380 miliar.
Kemudian Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2019 dirancang sebesar Rp 6,2 triliun lebih, menurun Rp 1,6 triliun lebih atau 21,23 persen dari APBD Induk 2019 sebesar Rp 7,9 triliun lebih. Belanja daerah ini terdiri belanja tidak langsung dirancang Rp 3,3 triliun lebih, menurun sebesar Rp 743 miliar lebih atau 18,02 persen dari APBD Induk 2019 sebesar Rp 4,1 triliun.
Pada belanja tak langsung ini pun lebih sedikit dipangkas ketimbang belanja langsung, karena belanja langsung dirancang sebesar Rp 2,8 triliun lebih, menurun sebesar Rp 941 miliar lebih atau 24,71 persen dari APBD Induk 2019 sebesar Rp 3,8 triliun. Bupati Giri Prasta menyatakan rasionalisasi ini dilakukan berdasarkan hasil capaian target pendapatan pada semester I.
“Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap capaian PAD sampai dengan semester I tahun anggaran 2019 menunjukkan PAD belum mampu memenuhi target. Maka kami memandang perlu melakukan perubahan terhadap target PAD yang telah dianggarkan dalam APBD Induk 2019," ujarnya.
Bupati asal Pelaga ini pun menyebut dari sisi pendapatan daerah itu merupakan asumsi besaran penerimaan daerah yang ingin dicapai, baik yang bersumber dari potensi daerah atau PAD, mau pun alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Sedangkan dari sisi belanja, belanja daerah itu merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat serta infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Badung yang maju, damai dan sejahtera.
"Kerangka berfikir kami adalah pendapatan itu asumsi dan belanja komitmen. Meski target tidak tercapai, tapi pendapatan tiap tahun terus naik," kata Giri Prasta.
Pihaknya memastikan meski ada rasionalisasi, tapi tidak akan memangkas anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat. “Terpenting kami lakukan yaitu tidak boleh merasionalisasi kebutuhan dasar. Tujuan kita bersama-sama bekerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas," jelasnya.
Pihaknya juga akan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak. "Semenjak GiriAsa jadi bupati, naik apa ndak pendapatan? Ya naik. Tapi kami tidak berhenti disitu dan tidak mau berpuas diri, kita lakukan upaya dengan baik,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Badung ini bahkan mengaku sengaja memasang target pendapatan tinggi agar OPD terkait bekerja maksimal dalam menggali potensi-potensi pajak yang ada. "Dulu Rp 4 triliun maka tahun berikutnya pikir kami Rp 8 triliun. Ini biar dioptimalkan. Dan karena itu tidak tercapai ya kita rasionalisasi lagi," tukasnya. (u)
wartawan
I Made Darna
Category
