balitribune.co.id | Negara - Pembubaran kembali dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sempat dibentuk di Jembrana. Menyusul BPR Jembrana yang sebelumnya telah dibubarkan, kini giliran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tribhuwana juga tengah dipersiapkan untuk dibubarkan.

Perumda Tribhuwana merupakan salah satu BUMD yang dibentuk di Kabupaten Jembrana. Perumda Tribhuwana didirikan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2021. Perumda Tribhuwana ini merupakan metamorfosis dari Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Jembrana yang didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 20 tahun 2006 dan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2007.

Kini Perumda Tribhuwana yang sempat digadang-gadang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini kini tengah diproses untuk dibubarkan. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna pada Rabu (4/11/2026) mengatakan keputusan pembubaran tersebut didasarkan pada hasil kajian investasi serta analisis Kantor Akuntan Publik yang menunjukkan bisnis perusahaan daerah tersebut sudah tidak lagi efisien secara ekonomis.

Patriana Krisna bilang bahwa langkah pembubaran Perumda Tribhuwana diambil secara terukur dan penuh pertimbangan. Langkah penataan ini menurutnya dilakukan semata-mata untuk menjaga kesehatan keuangan daerah dan mencegah potensi risiko yang lebih besar di masa mendatang. Kendati akan dibubarkan, Ia memastikan seluruh prosesnya dijamin berjalan secara transparan, akuntabel, serta memperhatikan hak-hak berbagai pihak.

Sebelum proses likuidasi difinalisasi, seluruh aset, transaksi, hingga kewajiban perusahaan juga akan ditelusuri dan diverifikasi secara menyeluruh, termasuk apabila ada ketidaksesuaian akan ditindaklanjuti.

"Pembubaran perusahaan tidak dimaknai sebagai upaya untuk menghapus tanggung jawab atas pengelolaan sebelumnya. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Wabup Ipat.

Ipat menjelaskan, total penyertaan modal awal daerah pada Perumda Tribuwana tersebut tercatat sebesar Rp5 miliar. Berdasarkan data per 31 Agustus 2025, total aset Perumda Tribhuwana tercatat sebesar Rp2,506 miliar, dengan posisi kas dan setara kas yang mencapai Rp2,300 miliar. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan oleh tim likuidator, menurutnya sisa kekayaan hasil likuidasi perumda juga akan dikembalikan ke kas daerah.

Pihaknya berharap tidak ada masalah dari pembubaran ini, hak-hak karyawan, direksi, serta kewajiban kepada pihak ketiga tetap menjadi perhatian utama pihaknya. “Semua akan diselesaikan secara adil berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi," tambahnya.

Menurutnya Pemkab Jembrana membuka peluang untuk memanfaatkan sisa aset tersebut bagi program produktif, seperti pemberdayaan UMKM maupun penguatan ekonomi lokal.

Setelah berproses di eksekutif, kini proses tersebut juga akan bergulir di legislatif. Proses pembubaran tersebut sudah disampaikannya kepada pihak DPRD Kabupaten Jembrana saat membacakan jawaban Bupati Jembrana atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Ranperda Pembubaran Perumda Tribhuwana dalam Rapat Paripurna DPRD Jembrana, Selasa (3/11/2026).