BALI TRIBUNE - Salah seorang narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B, Bangli I Wayan A yang kesandung kasus narkoba tidak bisa melakukan kontrol secara rutin ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi(RSJP) Bali di Bangli. Pasalnya napi bersangkutan tidak mengantongi e- KTP sebagai syarat mutlak mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hal ini diungkapkan oleh dokter Rutan Bangli, dr I Gusti Putu Sumertayasa saat ditemui mengantar napi berobat ke RSJP Bali, Selasa (12/6). Kata Gusti Putu Sumertayasa, sejatinya ada tiga napi Rutan Bangli yang menjalani kontrol di RSJP. Dari tiga napi itu dua napi yang didiagnosa mengalami gangguan jiwa rutin melakukan kontrol di RSJP karena bersangkutan mengantongi KIS.
Sementara untuk napi I Wayan A asal Tabanan itu tidak memilki KIS sehingga pasca dihapus pemanfaatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara sejak Desember 2016 parkitis tidak bisa rutin melakukan control. “Rutan Bangli tidak memiliki anggran untuk pembiayaan pengobatan ,sehingga napi bersangkutan jarang control,” ungkap dokter asal Tabanan ini.
Papar Gusti Putu Sumerta Yasa, untuk jadwal kontrol bagi napi ke RSJP rutin sekali setiap bulanya,sementara Napi I Wayan A baru bisa kontrol kalau memilki uang pemberian pihak keluraga saat besuk. “Masalah ini umum terjadi di rutan atau Lembaga Pemasyarakatan,” jelasnya.
Sejatinya pihak rutan berusaha agar napi bersangkutan bisa mengantongi KIS,namun karena tidak memilki E-KTP sebagai persyaratan mutlak mengurus KIS,maka pihak rutan tidak bisa mengurusnya. ”Sempat pihak rutan melakukan kordinasi dengan Disdukcapil Bangli agar bisa direkam untuk pembuatan e-KTP, namun karena napi bersangkutan berasal dari Tabanan sehingga tidak bisa mengurus di kantor Disdukcail Bangli,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bangli, I Nyoman Sumantra untuk perekaman E-KTP bagi penduduk luar Bangli, sejatinya bisa dilayani di Disdukcapil Bangli. Hanya saja untuk sementara ini masih terjadi gangguan. “Untuk perekaman bagi penghuni Rutan telah dikoordinasikan dengan kami. Perekaman bersasarkan domisili dilakukan dengan cara offline, sedangkan diluar domisili aplikasi harus online, maka perekaman langsung dilakukan dikantor. Tentu ini berkaitan dengan protaf pengaman Rutan untuk bisa perekaman langsung dikantor,” jelasnya.
Wadir Pelayanan RSJP Bangli,I Dewa Gde Basudewa dikonfirmasi mengatakan , permasalah tersebut bisa teratasi setelah adanya penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pada tahun 2011 dan pencananganya tahun 2014. Penetapan IPWL didasari atas amanat UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Untuk IPWL sendiri bisa rumah sakit, puskesmas dan lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah maupun swasta “ RSJP Bali termasuk salah satunya IPWL” ungkap Dewa Basudewa sembari menambahkan untuk IPWL berbasis rumah sakit dituntut mampu memberikan rehabilitasi medis dalam bentuk rawat inap yang bersifat jangka pendek dan jangkan panjang.
Untuk kasus napi rutan Bangli, kata Dewa Basudewa pihaknya masih akan melaporkan kepada Direktur RSJ. Sehingga nantinya bisa dilakukan koordinasi kembali dengan pihak Rutan. “Kami akan laporkan terlebih dahulu. Untuk bisa diajukan pembiayaan menjadi tanggungan Negara, ada beberapa hal yang harus dilengkapi, termasuk harus ada kerjasama antara Rutan dengan rumah sakit, mengingat Rutan tidak memiliki anggaran untuk rehab,” terangnya.
