BALI TRIBUNE - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diwakili Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, SIP., MSc., menyerahkan senjata api laras pendek jenis P3A buatan PT Pindad (Persero) kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya di Ruang Sthana Yudha Makodam IX/Udayana, Denpasar, Kamis (10/8). Sedangkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Tuan Guru H Muhammad Zainul Majdi berhalangan hadir, karena dikabarkan sedang sakit.
“Saya selaku Pangdam IX/Udayana maupun pribadi mengucapkan selamat datang di Makodam IX/Udayana dan terima kasih kepada Gubernur Bali, NTB, NTT juga FKPD Provinsi Bali serta Kapolda Bali yang telah meluangkan waktu hadir pada acara penyerahan senjata api dari Panglima TNI ini,” ujar Pangdam, sebelum menyerahkan senpi dan jaket kepada kedua gubernur tersebut.
Penyerahan senpi berupa pistol ini kata Jenderal Komaruddin Simanjuntak, merupakan perintah Panglima TNI, yang penyerahannya dilakukan oleh para Pangdam kepada para gubernur se-Indonesia. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para gubernur setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan, latihan, dan pembaretan saat gelar latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017 lalu.
Gelar latihan gabungan yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rachmayadi itu juga disaksikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani serta 23 gubernur se-Indonesia.
“Tujuan diserahkannya senjata api berupa pistol ini adalah untuk menjaga keamanan dan melindungi diri para gubernur, selaku pemimpin atau Panglima tertinggi di daerah dari segala bentuk gangguan yang mengancam jiwa dan raga para gubernur saat bertugas,” jelas Pangdam, didampingi Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf J Hotman Hutahaean, SSos.
Izin kepemilikan senpi untuk tujuan menjaga keamanan dan melindungi diri ini hanya diberikan kepada pejabat tertentu, sesuai dengan Perppu Nomor: 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senpi, dan mereka yang berhak memiliki senpi harus dipilih secara efektif dan selektif. Ada empat golongan, dimana seseorang berhak memperoleh izin kepemilikan senpi, yaitu jajaran TNI/Polri, anggota Perbakin, masyarakat yang lulus tes kepemilikan senpi di Polda dan disetujui Mabes Polri serta pejabat pemerintah, swasta, dan perbankan yang salah satunya adalah gubernur.
Dengan diserahkannya senpi kepada para gubernur, diharapkan agar selalu mengutamakan faktor keamanan, baik dalam penyimpanan maupun pembawaannya, karena senjata ini adalah barang yang harus dirawat dan dipelihara agar mempunyai usia pakai yang panjang. Kemudian dalam penggunaannya agar digunakan sesuai dengan prosedur dan dilengkapi administrasi kepemilikan senjata.
“Saya yakin para gubernur dapat membaca situasi, kapan senjata ini digunakan dan kapan senjata ini tidak digunakan.Apabila dalam penggunaannya para gubernur menemui kendala, agar segera dikoordinasikan dengan Korem setempat untuk mengatasinya,” saran Jenderal TNI bintang dua berkumis tebal, mantan Dandim 1611/Badung, Kasrem 163/Wira Satya, dan Aster Kasad itu.
Turut hadir dalam acara tersebut Kapolda Bali Irjen Polisi Dr Drs Petrus Reinhard Golose, MM., Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Stefanus Trimulyono, Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, SE., MM., Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Inf Farid Makruf, MA., dan sejumlah pejabat teras di Kodam IX/Udayana dan Polda Bali, serta sejumlah undangan dari instansi terkait.
