BALI TRIBUNE - Untuk ketiga kalinya, Pemkab Karangasem memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan Piagam WTP dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Dedi Sopandi kepada Bupati IGA Mas Sumatri diruang rapat bupati.  Usai penyerahan piagam WTP, Dedi Sopandi, Senin (8/10), mengatakan, pihaknya bersama KPPN Amlapura mendapat tugas untuk menyampaikan dari kementrian keuangan. Dipilihnya Karangasem mengingat Provinsi Bali menjadi salah satu daerah tertinggi mendapatkan penghargaan. "Provinsi Bali merupakan daerah tertinggi mendapatkan pernghargaan," ujarnya didampingi Kepala KPPN Amlapura Sri Martini.  Perolehan piagam WTP, kata Dedi Sopandi, sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaporkan keuangan secara akuntabel. Ia pun mengaku, WTP juga merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan Dana DED. Namun, pihaknya juga meminta pemkab Karangasem untuk melakukan koordinasi dengan satuan Vertikal untuk penyerapan dana APBN di wilayah Karangasem. "Penyerapan dana APBN oleh satuan vertikal seperti unit kementerian lembaga masih di kisaran 61 persen, makanya kita dorong pemkab untuk melakukan komunikasi lagi," ujarnya.  Pihaknya juga mengapresiasi pemkab Karangasem dalam penyerapan dana desa yang mencapai 100 persen. Disamping itu, pihaknya juga memerlukan data-data terkait APBD Karangasem yang bisa nantinya dijadikan refrensi dalam mengambil kebijakan. "Koordinasi yang sudah baik, kita berharap tahun depan Karangasem bisa mempertahankan raihan ini, kalau bisa ditingkatkan," tandasnya.  Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengatakan, capaian ini merupakan yang ketiga kalinya sejak tahun  2016 sampai 2018. Bupati juga berharap, tahun depan Karangasem bisa meraih WTP lagi sehingga Karangasem mampu bersaing dengan kabupaten/kota lainya. Sementara, bupati juga menyebut, salah satu lembaga vertikal yang dimaksudkan yakni terkait kelanjutkan pelabuhan Kapal Pesiar dalam pembangunan Breakwater.  "Untuk dana APBN yang baru 61 persen itu diantaranya Perhubungan yakni  KSOP itu yang masih harus dikawal terkait pelabuhan tentang kelanjutan breakwater," sebut Mas Sumatri.  Terkait raihan WTP tahun depan,pihaknya juga tetap optomistis bisa meraihnya lagi yang keempat kalinya. WTP bisa diraih asalkan dengan kebersamaan. Ia pun mengajak agar semua harus berpikir bagaimana membuat Karangasem lebih maju. "Asalkan kita bersama, kami tetap optimistis dan bisa meraih WTP lagi," pungkasnya.