balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster melaporkan kinerja dan capaian pembangunan pada setiap tahun kepemimpinannya. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, politik, dan moral gubernur dan wakil gubernur kepada seluruh Krama/warga Bali yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Bali melalui Pemilu Kepala Daerah pada 27 Juni 2018 lalu. Hari ini (Minggu 5 September 2021) tepat 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Koster menyampaikan pidato laporan pencapaian kinerja dan pembangunan Bali yang dihadiri sejumlah pejabat baik secara langsung maupun virtual di Ruang Rapat Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar.
Sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Rabu (Buda Pon, Bala), 5 September 2018 di Istana Negara Jakarta, sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023 berpasangan dengan Wakil Gubernur, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), kini telah mewujudkan sejumlah pembangunan di Provinsi Bali.
"Sesuai janji politik yang saya sampaikan pada saat kampanye, bahwa kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Bali senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi, misi, arah kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Visi Pembangunan Daerah Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bari Era Baru," ucapnya.
Ia menjelaskan, Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi Lima Bidang Program Prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu prioritas 1 yakni di bidang pangan, sandang, dan papan. Prioritas 2 di bidang kesehatan dan pendidikan. Prioritas 3 di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Prioritas 4 di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Prioritas 5 di bidang pariwisata.
Lima Bidang Program Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. "Sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 40 Peraturan, terdiri atas 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur," beber Gubernur Koster.
Ia menyebutkan telah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga alam Bali yang bersih, antara lain Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, Pelestarian Tanaman Lokal Bali, Sistem Pertanian Organik, Bali Energi Bersih, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Selain itu terdapat peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas Krama Bali agar sejahtera dan bahagia, antara lain Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Penyelenggaraan Kesehatan, Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali, Tata Kelola Minuman Destilasi Arak Bali, Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera, Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali, dan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (PMI Krama Bali).
Termasuk peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali antara lain Penguatan Desa Adat, Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, serta Penggunaan Kain Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.
Namun ia mengakui pemberlakuan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang sangat baik tersebut belum tersosialisasi secara optimal oleh seluruh Aparatur Pemerintah Provinsi Bali. Sehingga banyak masyarakat belum memahami, bahkan sama sekali belum mengetahui. "Hal ini mengakibatkan, peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat belum mendapat respons dan partisipasi publik secara merata," katanya.
Lanjut Gubernur Koster memaparkan berbagai capaian program pembangunan monumental telah berhasil direalisasikan, antara lain Gedung Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota se-Bali, Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, Infrastruktur Shortcut Singaraja-Mengwitani dan Pelabuhan Segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Ceningan.
Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih dengan total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 900 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 500 miliar dan APBD Semesta Berancana Provinsi Bali sebesar Rp 400 miliar. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2022.
"Berkenaan dengan kemunculan pandemi Covid-19 yang memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa Ida Bhatara, leluhur Bali, akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali Era Baru," imbuhnya.
Ia memastikan, Pemerintah Provinsi Bali dengan kompak bersama Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, serta berbagai komponen masyarakat Bali telah dan sedang bekerja keras dengan berbagai upaya dalam menangani pandemi Covid-19, sesuai arahan kebijakan Pemerintah Pusat.
Terkait pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali telah dan sedang melakukan beberapa hal, diantaranya pencegahan penularan Covid-19 dengan memperketat protokol kesehatan, pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6M. Selain itu melakukan Testing, Tracing, dan Treatment (3T) serta operasi yustisi, isolasi terpusat. Begitupun melakukan percepatan vaksinasi dan peningkatan layanan pasien di rumah sakit rujukan.
Pencapaian vaksinasi suntik pertama telah melebihi 100% dari target jumlah 3 juta penduduk Bali yang akan divaksin. Sedangkan vaksinasi suntik kedua telah mencapai lebih dari 70%, dan target selesai akhir September 2021. Program vaksinasi berjalan lancar berkat dukungan Pemerintah Pusat yang memberi prioritas alokasi vaksin untuk Bali, dimana sampai saat ini Bali telah menerima 6 juta dosis vaksin yang sudah mencukupi 3 juta penduduk untuk dua kali suntik vaksin. Sehingga vaksinasi di Bali telah mencapai persentase tertinggi di Indonesia.
"Dengan pencapaian target vaksinasi, akan terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) masyarakat di Bali, sehingga mengurangi risiko penularan Covid-19 dalam berbagai aktivitas. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menghimpun partisipasi masyarakat berupa sembako yang telah diserahkan melalui Bupati/Walikota se-Bali untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," paparnya.
wartawan
YUE
Category
