balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola LPD di Kota Denpasar yang dibuka Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya mewakiki Wali Kota Denpasar Jaya Negara di Hotel Grand Santhi, Selasa (31/10).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kota Denpasar kepada Desa Adat sebagai pemilik Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga dengan peningkatan kualitas pengelolaan LPD secara menyeluruh diharapkan dapat mendukung penguatan LPD dan mendukung kemajuan Desa Adat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, Kepala Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudarma, Koordinator LPLPD Kota Denpasar, Pimpinan Kantor Akuntan Publik, Ketua BKS LPD Kota Denpasar serta undangan lainnya.
Sementara narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan LPD yang dihadirkan, yakni Dr. Luh Kadek Budi Martini, S.E., M.M., Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M., Ak., CPA dan Komang Bayu Baruna, S.E., M.M., Ak., CA.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya mengatakan, Pemkot Denpasar terus mendukung penguatan Desa Adat dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan LPD. Hal ini dilaksanakan melalui berbagai program yang salah satunya dengan bimbingan teknis bagi pengelola LPD di Kota Denpasar ini.
"Kami berharap peserta dapat mengikuti kegiatan sesuai bingkai regulasi yang ada, sehingga kedepannya LPD terus tumbuh dan berkembang serta berdaya saing," ujar Made Toya.
Lebih lanjut dijelaskan, setiap Desa Adat di Bali memiliki lembaga keuangan bernama LPD sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa Adat. Hal ini mengingat dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali tak bisa lepas dari adat budaya berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
Made Toya menuturkan, gagasan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra membentuk lembaga keuangan penggerak roda ekonomi masyarakat adat di Bali sangat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Dimana, LPD berperan menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya keuangan milik desa Adat dalam bentuk simpan pinjam dan keperluan pembiayaan kehidupan krama desa adat, selain juga memiliki fungsi sosial kultural mempertahankan adat budaya Bali.
Karenannya, kata Made Toya, berkembangnya LPD di Bali tidak menutup munculnya dinamika terkait tata kelola yang profesionalitas, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga peningkatan kualitas pengelola LPD dengan budaya yang lebih kompeten tanpa melupakan fungsi kulturalnya harus terus dilaksanakan. Sehingga melalui kegiatan Bimbingan teknis ini menjadi cerminan langkah awal dukungan Pemkot Denpasar terhadap desa Adat dan LPD.
Sementara Kepala Dinas DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha mengatakan, jumlah peserta dari kegiatan bimtek pengelola LPD Kota Denpasar kali ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari 35 LPD di Kota Denpasar. Dimana di masing- masing LPD ini diambil dua orang peserta untuk mendapatkan bimbingan teknis.
"Tujuan kegiatan ini tentu saja untuk meningkatkan wawasan pengelola LPD dalam memahami konteks kondisi permasalahan kredit, mengelola administrasi, pengawasan, audit dilingkup LPD dan pengembangan LPD kedepannya. Kegiatan ini akan terus kami evaluasi pelaksanaannya agar berkembang ke program lainnya bagi desa adat dan LPD," ujar Wayan Budha.
Salah satu peserta bimtek, Komang Gede Satrya Wibawa dari LPD Desa Adat Pohgading menyambut baik diadakannya bimtek pmbagi pengelola LPD di Kota Denpasar ini.
"Tentu saja jni adalah program yang sangat baik dari Pemkot Denpasar bagi kami para pengelola LPD di Desa Adat.
Melalui bimtek ini dapat meningkatkan motivasi kami dalam meningkatkan wawasan terkait pengelolaan LPD yang lebih profesional namun tidak meninggalkan sisi budaya.
