balitribune.co.id | Denpasar - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Denpasar, Sabtu (1/3). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, mengungkapkan bahwa program serupa telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif meningkatkan kehadiran serta partisipasi siswa di sekolah. “Berdasarkan studi World Bank tahun 2024, pemberian makanan bergizi terbukti mengurangi malnutrisi dan stunting di kalangan anak-anak,” ujarnya.

Program MBG resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan akan diimplementasikan secara bertahap di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di berbagai daerah. Pemerintah menekankan penggunaan bahan pangan lokal guna memastikan keberlanjutan program ini.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama program pemenuhan gizi nasional. Program ini menyasar empat kelompok utama, yaitu: Peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, termasuk pesantren dan pendidikan khusus. Balita, yang berada dalam periode emas pertumbuhan dan membutuhkan gizi optimal. Ibu hamil, guna mencegah komplikasi kehamilan serta risiko stunting pada bayi. Ibu menyusui, agar dapat memproduksi ASI berkualitas bagi bayi mereka.

Hingga akhir 2025, program MBG menargetkan 17.980.263 penerima manfaat. Saat ini, implementasi program dilakukan di kabupaten/kota yang telah memiliki infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, pemerintah membutuhkan 30.000 mitra dalam pelaksanaan program ini dan mengajak masyarakat untuk bergabung sebagai mitra Badan Gizi Nasional. “Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Bali, untuk mendukung program ini demi generasi emas 2045 yang lebih sehat dan cerdas,” ujar Tutik.

Tutik mengungkapkan, respons masyarakat terhadap program MBG sangat positif. Banyak sekolah di Bali yang menanyakan kapan program ini mulai berjalan di daerah mereka. “Saat ini masih terbatas untuk daerah yang memiliki dapur SPPG, tetapi kami terus mengupayakan perluasan cakupan,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Komisi IX DPR RI bersama BGN akan terus menyosialisasikan program ini serta menangkal informasi hoaks yang beredar. Tutik juga berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi petani dan peternak sebagai pemasok bahan pangan.

“Seperti halnya BPJS di awal peluncurannya, program ini dapat berjalan dengan baik selama dikelola secara efisien. Mari kita sukseskan program makan bergizi gratis untuk masa depan generasi bangsa yang lebih sehat dan cerdas,” pungkasnya.