balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar utama ekonomi desa adat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Kartika Jaya Seputra, saat membuka kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1).
Kartika Jaya menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan warisan leluhur yang telah berkontribusi nyata bagi pembangunan desa adat sejak 1984. Namun, untuk menghadapi tantangan masa depan, LPD dituntut melakukan transformasi besar-besaran.
“LPD harus dikelola oleh SDM yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Transformasi tata kelola harus dimulai sekarang,” tegas Kartika Jaya.
Selain penguatan SDM, ia menekankan pentingnya adopsi teknologi informasi. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya aspek filosofis, di mana LPD harus disejajarkan dengan unsur sakral desa (khayangan desa).
“LPD harus disatukan secara batin oleh krama dan prajuru desa. Partisipasi masyarakat sangat penting agar lembaga ini tetap kuat dalam konteks kekinian,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menjelaskan bahwa kegiatan Pra-Asesmen ini bertujuan menyiapkan fasilitator, auditor, dan pembina yang kompeten.
Sebanyak 19 peserta dari internal LPLPD dan perwakilan LPD dibekali metode pembinaan dan pemeriksaan terbaru sebagai persiapan program sertifikasi. “Kami ingin memastikan para pendamping memahami perubahan kebijakan agar bisa diaplikasikan langsung dalam pelatihan LPD di lapangan,” jelas Rijasa.
Meski demikian, Rijasa mengakui adanya tantangan internal berupa keterbatasan personel akibat masa pensiun. Ia berharap ke depan terdapat penguatan struktur organisasi dan pengisian pegawai baru untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan "SDM Bali Unggul" demi kemajuan ekonomi berbasis adat.
