balitribune.co.id | Singaraja - Usai dilantik Sabtu (27/8) Penjabat (PJ) Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana langsung tancap gas. Sejumlah agenda mewarnai hari pertama ia bertugas selaku penjabat Bupati Buleleng.
Selain melakukan acara serah Terima Jabatan dari Bupati Buleleng masa jabatan 2017 - 2022 diwakili oleh mantan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra kepada Penjabat Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana yang ditandai dengan penyerahan memori jabatan dan penandatangan nota serahterima jabatan, juga mengikuti agenda Rapat Paripurna Penyampain Nota Pengantar Bupati atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/8).
Usai acara kepada awak media,Lihadnyana mengatakan akan melanjutkan program prioritas karena program prioritas tidak akan mungkin tuntas dalam waktu 5 atau 10 tahun. Di dalamnya ada potensi Buleleng untuk dikembangkan. Lihadnyana menyebut,selama menjalankan program prioritas dia tidak akan keluar dari potensi yang dimiliki Buleleng. “Buleleng dikenal dengan produk pertanian dan perkebunan. Kita akan coba tangani soal hilirnya. Jangan sampai petani dan nelayan pasca produksi akan sedih karena harga jualnya murah. Nah, di posisi ini pemerintah harus hadir,” kata Lihadnyana.
Selain itu, ia akan konsentrasi pada proses distribusi dengan kelayakan sarana transportasi seperti jalan akan terintegrasi dan memiliki koneksi untuk memudahkan prosesnya. ”Kita akan lakukan koneksitas satu dengan lain, terintegrasi semua,” ujarnya.
Sedang soal titipan bupati sebelumnya terkait program, Lihadnya mengaku tidak menerima titipan program.Ia mengatakan, seluruh program perencanaan pembanguna sudah terangkum dalam RPJM dan itu, katanya akan dijadikan pedomannya. ”Pedoman kita hanya RPJM itu,” sambungnya.
Ia mengaku akan menggali sumber-sumber anggaran dari luar mengingat anggaran melalui APBD tidak akan cukup untuk membangun wilayah yang cukup luas. ”Sumber-sumber angaran itu ada di provinsi dan pusat untuk itu perlu ada komunikasi dan kordinasi dan saya akan lakukan itu agar anggaran program provinsi dan pusat bias ditarik ke Buleleng,” ucapnya.
Namun demikian Lihadnya membutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat agar semua program termasuk diantaranya menjadikan Buleleng sebagai barometer tatakelola pemerintahan yang baik pertama di Bali, seperti yang sudah dilakukan Provinsi Bali sebagai percontohan pada tingkat nasional. ”Saya yakin Buleleng bisa. Kita juga harapkan masyarakat Buleleng juga ikut bertanggungjawab dan wajib ikut dalam proses pembangunan Buleleng ini,” ujarnya.
Sebagai PJ Bupati Buleleng ia juga mengaku akan lakukan berkoordinasi dengan jajaran DPRD Kabupaten Buleleng, Forkopimda, jajaran kepala OPD dan BUMD Kabupaten Buleleng termasuk dengan perbekel se-Kabupaten Buleleng dalam menyusun rencana kerja yang sudah berjalan pada kepemimpinan sebelumnya. ”Apa artinya seorang PJ Bupati apabila kita tidak bisa membangun berkolaborasi untuk membangun Buleleng ini,” tandasnya.
