Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Usai Sidang, Winasa Sebar Surat Terbuka

I Gde Winasa
I Gde Winasa

Denpasar, Bali Tribune

Tampaknya, mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa belum bisa menerima dirinya dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi beasiswa mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana. Oleh karena itu, persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (1/6) dimanfaatkan Winasa sebagai ajang membela diri.

Usai sidang, Winasa membuat surat terbuka untuk masyarakat Jembrana. Dalam suratnya, Winasa membeberkan lima poin pembelaan. Intinya menyatakan dirinya tidak pernah melakukan korupsi beasiswa. Semua uang beasiswa yang dicairkan diterima mahasiswa sepenuhnya. ‎Hal itu sesuai tercantum di poin kelima surat terbuka.

Disebutkan, mahasiswa STITNA dan STIKES menerima uang sesuai kuitansi dengan baik dan benar. “Kalau jadi bupati korupsi makan uang Rp2 miliar, enak. Ini duit tidak ada yang masuk ke kantong Winasa,” ujar Winasa menggebu-gebu sambil menunjukkan surat terbuka.

Selain membantah tidak melakukan korupsi, dalam surat itu juga banyak mengurai peran pejabat pengguna anggaran, yakni Asisten II Setda Jembrana. Seharusnya, terang Winasa, Asisten II bertanggung jawab penuh atas pencairan beasiswa.

Sesuai pasal 10 PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ‎Asisten II mengecek dan memeriksa segala kelengkapan pencairan beasiswa. Selanjutnya, Asisten II mengeluarkan surat surat peruntah pencairan kepada bendahara Sekretaris Daerah. “Jadi, semestinya yang dipidana itu yang melanggar Peraturan Pemerintah, bukan bupatinya,” tandasnya.

Lho, Anda kan bupati, semua atas perintah Anda? ‎Ditanya begitu, Winasa mengelak. Mantan Bupati dua periode ini mengatakan, dirinya sebagai bupati hanya menyetujui apa yang diajukan bawahan. “Bupati membubuhkan acc (setuju,-red), dengan catatan sesuaikan aturan. Kalau jadi bupati, semua yang mau diteken dibaca, bisa pusing,” dalih Winasa.

Atas dasar itu itu meminta majelis hakim agar menghadirkan pejabat pengguna anggaran. “Saya minta agar pejabat pengguna anggaran dihadirkan. Karena mereka yang tahu dan mengerti,” tukas pria yang dalam KTP-nya beralamat Denpasar itu. Permintaan Winasa disanggupi jaksa. Minggu depan dihadirkan para pejabat pengguna anggaran.

Di sisi lain, dalam persidangan dipimpin hakim I Wayan Sukanila dengan hakim anggota I Dewa Gede Suardhita dan Nurbaya Lumban Gaol, sidang berjalan maraton. Tiga hakim didampingi tiga panitera. Lima orang saksi dihadirkan jaksa. ‎Tujuh orang saksi itu adalah dua orang mantan Ketua STIKES, Kepala TU STIKES, mantan mahasiswa STIKES, dan Ketua aktif STITNA. Dalam keterangannya, tujuh orang saksi yang dihadirkan JPU Gde Artana dkk, sepakat mengakui dan mengetahui adanya bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana.

Seperti yang diungkapkan mantan Ketua STIKES Jembaran periode Juni-Oktober 2009 Antony Purnama. Dijelaskan, semua mahasiswa STIKES dapat ‎beasiswa gelombang pertama. Penerimaan beasiswa tersebut tanpa ada verifikasi dan syarat. Semua nama mahasiswa yang diajukan mendapat beasiswa. “Beasiswa digunakan membayar SPP, gaji dosen, praktikum, ATK dan lainnya. Uang ditransfer ke rekening sekolah, selanjutnya uang itu ditransfer ke Yayasan Tat Twam Asi,” jelas Antony.

Yayasan Tat Twam Asi (TTA) saat itu di bawah pimpinan Winasa. Pihak yayasan membuat surat perintah agar dana beasiswa disetor ke rekening yayasan. Bendahara menyetor semua uang ke yayasan. “Apakah mahasiswa yang mendapat beasiswa diverifikasi? Misal Indeks Prestasi (IP) berapa?” tanya hakim anggota Nurbaya Gaol. “Tidak ada verifikasi. Semua yang diajukan dapat,” jawab Antony. “Nah itu masalahnya, tidak ada verifikasi,” sergah Nurbaya. Saya hanya melanjutkan pengurus sebelumnya. Saya menjabat hanya lima bulan,” dalihnya.

Dalam aturan Perbup Jembarana No 04/2009, mahasiswa penerima beasiswa IPK-nya minimal 2,5. ‎Sedangkan penerima beasiswa tak semua mahasiswa IPK-nya 2,5 ke atas. Namun, menurut Winasa, Perbup keluar setelah beasiswa pertama cair. Selanjutnya, beasiswa tahap dua dilakukan verifikasi. Bagi mahasiswa dengan IPK di bawah 2,5 tidak mendapat beasiswa.

‎‎Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp 3 juta setiap semester. Namun, beasiswa ini tidak diserahkan langsung kepada mahasiswa. Melainkan ditransfer ke rekening STIKES dan STITNA. Uang tersebut hanya numpang lewat di rekening kedua sekolah tinggi tersebut. Sebab, uang langsung ditransfer ke rekening Yayasan TTA.

wartawan
soegiarto
Category

Bupati Sedana Arta Sambut Baik Pengelolaan PLTS Diambil Alih PLN

balitribune.co.id I Bangli - Adanya rencana dari Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  dengan kapasitas 1 WWp (Mega Watt peak) yang beralamat di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli akan secara sepenuhnya diserahkan kepada PT PLN (Persero) Bali  disambut positif Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Urai Kemacetan Bali Selatan, Pembangunan Trem Bandara–Canggu Ditarget Groundbreaking Tahun Ini

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menyambut positif dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengakselerasi pembangunan moda transportasi publik masal berbasis trem. Jalur baru ini disiapkan khusus untuk memecah kepadatan lalu lintas di koridor utama pariwisata dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu.

Baca Selengkapnya icon click

Hadapi Low Season, Pengelola Resor Optimalkan Kerjasama dengan Online Travel Agent

balitribune.co.id I Denpasar - Pariwisata Bali pada September 2026 ini memasuki musim sepi kunjungan wisatawan asing atau low season. Kondisi tersebut membuat pengelola akomodasi wisata di Bali seperti hotel, resor, vila dan sejenisnya berupaya menggenjot tingkat hunian kamar atau okupansi salah satunya mengoptimalkan kerjasama dengan Online Travel Agent (OTA). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berantas Peredaran Rokok Ilegal, Tim Gabungan Razia Kios dan Warung Kelontong

balitribune.co.id I Amlapura - Petugas gabungan dari Kantor Bea Cukai bekerjasama dengan Sat Pol PP, Karangasem, semakin menggencarkan kegiatan operasi pemberantasan peredaran rokok atau produk tembakau ilegal tanpa pita cukai  resmi di sejumlah wilayah di Karangasem dengan menyasar warung-warung tradisional atau warung kelontong yang biasanya menjadi sasaran utama para distributor untuk memasarkan produk rokok ilegal berbagai merek tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Anak Warga Binaan Perempuan Hanya Bisa Tinggal di Lapas hingga Usia 3 Tahun, Pemkab Badung Siapkan Pendampingan

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menaruh perhatian khusus terhadap anak-anak yang terpaksa tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Salah satu perhatian utama menyangkut batas usia anak bawaan warga binaan yang hanya diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga maksimal tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.