balitribune.co.id | Banyak pemimpin bangsa yang lahir dari haribaan kemelut krisis di negaranya. Misalnya, Bung Karno dan Pak Harto di Indonesia. Macapagal di Filipina. Mao Tse Tung di RRT. Ceorge Washingtown di USA. Nelson Mandela di Afrika Selatan. Winston Churchil di Inggeris. Charles De Geul di Perancis. Nehru di India. Hao Chi Min di Vietnam. Gamal Abdul Nasser di Mesir. Tito di Yugoslavia. Kwame Nkrumah di Ghana. Stalin di Rusia. Dan mungkin masih banyak lagi.
Dalam skala yang lebih kecil, terjadi juga dalam proses kepemimpinan di subak. Kelian subak (pekaseh) akan dipilih dari anggota subak yang memiliki kemampuan-lebih. Misalnya, subak yang sistem irigasinya memiliki trowongan (aungan). Siapa anggota subak yang berani memasuki trowongan, pada saat air macet di trowongan, maka ia akan dipilih sebagai pekaseh. Selanjutnya, kalau ada subak yang kawasan-sawahnya terus menerus kena hama penyakit. Maka siapa anggota subak yang memiliki kemampuan untuk mencari hari-baik (dewasa ayu) untuk bertanam, maka ia akan dipilih sebagai pekaseh. Atau anggota subak yang jujur dan pekerja keras, pasti akan dipilih sebagai pekaseh. Jadi, sang pemimpin harus memiliki kelebihan tertentu dari para anggota komunitas-nya.
Virus Korona adalah fenomena baru dalam era perjalanan umat manusia sekarang ini. Kaum elit yang kini sedang berkuasa akan diuji. Bagi elit yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, mengendalikan situasi, dan memiliki trobosan ide, maka ia akan menjadi calon kuat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Bagi kalangan elit yang kemampuannya biasa-biasa saja, bahkan bersikap angkuh, dan tidak mampu menyentuh kepentingan bangsa dan masyarakat, maka ia akan tersisihkan.
Mungkin itulah sebabnya, dicurigai banyak kepala daerah, yang terpaksa harus “menyimpan” kasus-kasus dampak virus korona ini. Citra kalangan elit akan turun, kalau mereka tidak mampu mengendalikan situasi. Selanjutnya, virus korona di daerahnya, terus semakin merebak. Selanjutnya mereka bahkan tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi warganya yang terdampak. Para kepala daerah yang kini sebagai patahana, akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Sebaliknya, banyak kalangan elit di luar pemerintahan, yang terjun sebagai relawan. Mereka ingin terus membangun citranya, untuk bisa mendapatkan suara dalam pemilu/pilkada yang akan datang.
Berkait dengan capres yang akan datang, beruntunglah Jokowi tidak lagi boleh mencalonkan diri. Kalau saja ia masih ada kesempatan, maka saat ini, virus korona akan mengujinya. Kalau ia bekerja lambat, tidak maksimal, kurang tegas, kurang cepat mengambil keputusan, virus korona terus merebak tak terkendali, korban semakin banyak, dan rakyat miskin semakin kelaparan, maka citranya pasti akan jatuh, dan sulit untuk dipilih kembali.
Kini merupakan kesempatan yang terbaik dari kalangan gubernur, kalangan menteri, kalangan ketua partai, kalangan ketua lembaga tinggi negara, untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Dalam saat krisis seperti ini, citra kepemimpinannya harus ditunjukkan dengan cerdas. Misalnya, citra pimpinan DPR sempat jatuh ditengah-tengah serangan virus korona. Karena mereka bersikeras untuk melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.
Tantangan keras muncul dari berbagai elemen masyarakat. Tarik-ulur dan ngotot-ngototan yang keras, sempat terjadi. Sampai akhirnya Presiden Jokowi mengambil sikap. Aneh sekali, kok kepekaan nurani kalangan pimpinan DPR begitu rendahnya. Kepekaannya terhadap krisis bangsa, ternyata kecil sekali. Mosok dalam suasana seperti ini, tetap bersikeras melanjutnya pembahasan RUU yang masih kontroversial. Di samping itu, substansi RUU-nya, masih pro-kontra. Massa akar-rumput pasti sudah memberikan nilai negatif, pada sikap politik pimpinan DPR seperti itu.
Saya berpendapat bahwa, personal dari kalangan pimpinan DPR sekarang ini, tampaknya tidak tepat menjadi pimpinan bangsa di masa depan. Sikap politiknya sebagai seorang politikus masih tinggi sekali. Tidak muncul sikap politik sebagai negarawan. Kalangan buruh sempat marah, dan mau demo besar-besaran untuk memperingati hari buruh. Untunglah sikap polri sangat tegas, dan segera melarangnya (tidak memberikan ijin). Mungkin polri dikritik, karena dianggap oleh buruh sebagai lembaga yang tidak demokratis, tidak reformis, dan tidak menghormati HAM. Tetapi yang manakah lebih tinggi nilainya? Keselamatan bangsa, ataukah penghormatan terhadap demoktrasi dan HAM?
Kalau saya, demokrasi dan HAM adalah alat semata. Bukan tujuan. Tujuan berbangsa yang paling hakiki adalah : kesejahteran, kesehatan, dan keselamatan bangsa. Oleh karenanya, saya memberikan apresiasi kepada polri, yang telah memberikan keputusan yang tepat, untuk bangsanya. Gara-garanya, hanya DPR yang bersikeras untuk melanjutkan pembahasan omnibus law tsb.
Kemudian dari kalangan gubernur, tampaknya juga tidak menunjukkan kemampuan politiknya yang sepadan dalam menanggulangi dampak virus korona ini. Biasa-biasa saja, bekerja as usual, demkian kata orang. Tidak terlihat ada pemikiran trobosan yang siginifikan. Faktanya, tidak ada kebijakan trobosan untuk mengendalikan dengan cepat serangan virus korona ini. Tidak ada keberanian mengambil tindakan tegas, demi bangsa. Kita terlalu terpukau pada aturan dan sok demokratis. Mungkin itulah sebabnya, sebaran virus korona paling menyebar di negara-negara yang menganut sistem yang sangat liberal. Faktanya, di RTT dan Vietnam, virus korona dapat dikendalikan dalam waktu yang relatif cepat. Tapi kita tunggu saja, sampai riwayat virus korona ini berakhir. Sambil menunggu, siapa kira-kira dari kalangan elit bangsa sekarang ini, yang layak menjadi capres tahun 2024 yang akan datang.
