Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wacana Menggelar PON Dua Tahun Sekali Perlu Dikaji

Ketut Suwandi
Ketut Suwandi

BALI TRIBUNE - Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi berpendapat, keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) dari sebelumnya empat tahun sekali menjadi dua tahun sekali, perlu dikaji lebih mendalam.

“Paling tidak ada dua hal yang menurut saya perlu mendapat kajian, jika PON menjadi dua tahun sekali yakni soal anggaran, dan masalah persiapan pengprov cabor terhadap atlet-atlet yang akan dikirim ke ajang tersebut,” ujar Ketut Suwandi, Minggu (1/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi ketika berada di Tabanan, Jumat malam lalu, melontarkan gagasannya terhadap PON yang akan dihajat dua tahun sekali.

 Suwandi mengatakan, keinginan Menpora harus jelas sasarannya. Artinya sasaran PON itu kemana, misalkan ke SEA Games atau Asian Games, maka berapa cabor yang dipertandingkan di event internasional itu yang harus dipertandingkan di PON. “Kan tidak semua cabor yang dipertandingkan di PON itu juga dipertandingkan di SEA Games atau Asian Games,” imbuh Suwandi.

Dengan pertimbangan itu semua, kata mantan Ketum KONI Badung itu, maka sasaran dari PON sangatlah jelas dan tidak hanya asal menjadi juara saja. Apalagi PON merupakan ajang dalam menggali bibit-bibit muda potensial. Selain itu agar jangan sampai mubazir dengan cabor yang dipertandingkan di PON dua tahun sekali, namun tidak dipertandingkan di SEA Games atau Asian Games.

Persoalan yang tak kalah pentingnya, diakui Suwandi yakni soal anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Apakah Pemprov tidak berat harus mengeluarkan dana dari APBD untuk PON dua tahun sekali.

“Padahal untuk olahraga di Bali saja contohnya, pastinya Pemprov Bali mengeluarkan dana yang cukup banyak seperti Porprov Bali, Popnas, Porsenijar Bali atau lainnya. Nah kalau ditambah PON dua tahun sekali, apa tidak berat Pemprov Bali mengeluarkan dana itu. Jadi PON dua tahun sekali memang harus dikaji secara mendalam. Belum lagi jika ada provinsi yang APBD-nya kecil, apakah mereka tidak akan terbebani anggaran lagi,” demikian Suwandi.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Bentengi Siswa dari Narkoba, DPRD dan Pemkab Perlu Pastikan Sosialisasi Tak Sekadar Seremonial

balitribune.co.id | Mangupura - Bunda Anti Narkoba Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, kembali mengingatkan pentingnya pencegahan  penyalahgunaan narkoba sejak usia sekolah.

Pesan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK TI Global, Kuta Utara, Rabu (15/7), yang dirangkaikan dengan penyuluhan bahaya narkoba bagi siswa baru.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karya di Pura Dalem Sempidi, Pemkab Badung Gelontorkan Hibah Rp1,9 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta didampingi Ketua WHDI Kabupaten Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta menghadiri persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Dalem Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Selasa (14/7). Kehadiran ini merupakan bagian dari rangkaian Karya Agung yang diselenggarakan oleh desa adat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

Dinsos Badung Raih Nilai Tertinggi Penilaian Ombudsman, Bupati Minta Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Sosial Kabupaten Badung meraih nilai tertinggi dalam penilaian unit layanan Ombudsman Republik Indonesia dengan skor 89,59. Atas capaian tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kepala Dinas Sosial Badung I Gde Eka Sudarwitha di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (14/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PP Akomodasi Calon Tunggal di Pilkel, Komisi I dan DPMD Tabanan Pilih Tunggu Permendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Komisi I DPRD Tabanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sedang menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai acuan teknis pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak pada 2027.

Langkah ini dilakukan untuk mengatur mekanisme calon tunggal yang kini telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 untuk melawan kotak kosong.

Baca Selengkapnya icon click

Kabel Udara di Sanur Segera Dipindahkan, Sekda Denpasar Pastikan Kesiapan Teknis SJUT-IPT

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam menjadikan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan yang modern dan berestetika. Langkah strategis terbaru yang dilakukan adalah mematangkan program Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) untuk memindahkan kabel telekomunikasi dari udara ke bawah tanah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.