Denpasar, Bali Tribune
Pada Era globalisasi ini, kita dihadapkan dengan persaingan dan kompetisi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bertekad untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dengan menganggarkan anggaran pendidikan 20% dari total dana APBD Provinsi Bali yang akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan, menekan pengangguran, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Bali Ketut Sudikerta saat membuka Workshop Asistensi Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan Kurikulum 2013 (K13) Jenjang SD dan SMK di Gedung Graha Sarwa Guna Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali, Senin (8/8).
“Berangkat dari kesadaran kita bahwa pendidikan merupakan kunci dari pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha keberhasilan dalam bidang pendidikan perlu didukung dengan supra struktur dan infra struktur serta perangkat penunjang seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, kurikulum dan lain-lain,” ungkap orang nomor dua di Bali tersebut.
Ditambahkan Sudikerta, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, kualitas dan wawasan pengetahuan senantiasa menjadi prioritas utama didalam pembinaan professional tenaga pendidik. Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena menurut Sudikerta hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya.
“Guru dikenal sebagai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan professional, kemampuan individual dan apa saja yang melekat pada pribadi sang guru akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran,” pungkasnya.
Lebih lanjut menurut Sudikerta, pembangunan pendidikan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat dan juga keluarga. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga tujuan utama dari pembangunan pendidikan yaitu menuju insan yang cerdas komprehensif dan kompetitif dapat tercapai.
Wagub Sudikerta dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada para penerima Bantuan Pemerintah untuk mengelola bantuan tersebut dengan benar agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
“Tolong kelola Bantuan Pemerintah tersebut dengan baik dan benar, jangan sampai ada masalah nantinya apalagi sampai mengambil manfaat dari pengelolaanya untuk kepentingan pribadi. Jalankan tugas secara professional untuk mewujudkan system pendidikan yang baik,” tutupnya.
Kepala LPMP Provinsi Bali I Made Alit Mariana dalam laporannya mengatakan jika tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Workshop Asistensi Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan Kurikulum 2013 (K13) Jenjang SD dan SMK adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyaluran dana bantuan pemerintah, proses dan produk program pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dengan memperhatikan capaian mutu akademik dan mutu administrasi serta pembekalan kepada kepala sekolah calon penerima bantuan pemerintah.
“Kegiatan Workshop ini berlangsung dari tanggal 8 sampai 10 agustus 2016. Diharapkan, kesediaan dan kesiapan kepala sekolah calon penerima bantuan pemerintah untuk melaksanakannya sesuai dengan regulasinya,” ungkapnya. Kesempatan tersebut, hadir pula Kadisdikpora TIA Kusuma Wardhani serta Asisten bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali Ketut Wija.
