Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Walikota Jaya Negara Tegaskan Kampung Kuliner Serangan Siap Beroperasi, Tunggu Penetapan UMKM Oleh Desa Adat Selaku Pengelola

walikota jaya negara
Bali Tribune / Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat diwawancarak awak media pada Senin (17/3).

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan bahwa Kampung Kuliner Serangan yang berlokasi di Kawasan Lapangan Wayan Bulit, Kelurahan Serangan siap beroperasi. Hanya saja, peresmian operasional sentra UMKM Kuliner yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini menunggu keputusan Desa Adat Serangan selaku pengelola, berkaitan dengan UMKM yang akan mengisi. Hal tersebut diungkapkan Walikota Jaya Negara disela tugas dinasnya pada Senin (17/3). 

Lebih lanjut dijelaskan, Kampung Kuliner Serangan yang telah selesai dikerjakan ini telah diserahterimakan kepada Desa Adat Serangan, dimana, nantinya sebanyak 28 UMKM khas Serangan dirancang akan mengisi kawasan tersebut yang akan menjadi ikon baru pariwisata di Serangan dengan sajian kuliner yang khas. 

"Sudah kita serahterimakan kepada desa adat, sekarang kita menunggu keputusan Desa Adat Serangan selaku pihak yang akan mengelola, UMKM mana yang akan ditempatkan disana, nah itu masih berproses, jika masih kurang untuk menampung semua UMKM, kita akan fasilitasi melalui APBD," ujar Jaya Negara. 

Sementara, Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa memang benar proses serahterima telah dilaksanakan dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Desa Adat Serangan. Saat ini Desa Adat tengah menyeleksi UMKM yang akan mengisi kios, agar ditempati oleh UMKM yang tepat sesuai kebutuhan di lapangan.

Dikatakannya, setelah proses seleksi, nantinya akan dilaksanakan loading serta menyesuaikan kelengkapan dengan kebutuhan UMKM. Sehingga nantinya saat resmi beroperasi, UMKM dapat produktif dan tidak mengalami kendala dalam operasional. 

"Desa Adat terus berproses dengan melakukan koordinasi, dan tetap memberikan ruang kepada UMKM, serta selalu memohon pendampingan dari Pemkot Denpasar untuk mendukung kemajuan pariwisata di Desa Serangan," ujarnya.

wartawan
HEN
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.