Denpasar, Bali Tribune
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsing mengaku sangat terkesan dan mengapresiasi pencapaian TPID Provinsi Bali. Menurutnya, apa yang telah dilakukan TPID Provinsi Bali sudah sangat bagus dan layak untuk ditiru daerah lain mengingat masih ada daerah lain yang inflasinya sangat tinggi, sehingga sangat berpengaruh terhdap pertumbuhan ekonomi makronya.
Hal ini disampaikan Sri Adiningsih saat mendengarkan paparan dari Ketua Tim Pengendalian Inflasi Provini Bali, yang juga Wakil Gubenrur (Wagub) Bali Ketut Sudikerta di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (10/6).
Dijelaskan Sudikerta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Bali saat ini telah mencapai hasil yang sangat memuaskan terbukti dalam mengendalikan inflasi di Bali yang mencapai 2,75% di akhir tahun 2015 yang merupakan inflasi terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
al tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima kunjungan dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang “Hasil yang telah kita raih saat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Bulog dan stakeholder lainnya,” jelas Sudikerta.
Ia juga menjelaskan inflasi yang terjadi di Bali sangat dipengaruhi oleh sektor tersier seperti pariwisata selain sektor primer dan sekunder yang juga memiliki peranan penting dalam menyumbang inflasi.
Menurut Sudikerta, dengan kondisi inflasi yang rendah dan stabil tersebut, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bali menjadi semakin baik yakni 6,04% di Triwulan II tahun 2016. Ia memaparkan beberapa langkah yang saat ini rutin dilaksanakan oleh TPID Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi diantaranya dengan membuat road map penanggulangan terhadap komoditi yang nantinya akan berpeluang meningkatkan inflasi.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa TPID Provinsi Bali juga rutin melaksanakan sidak dan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga komoditi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal-hal tersebut, menurutnya sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sebagai konsumen dan juga para distributor sehingga dengan demikian harga komoditi tersebut mampu untuk dikendalikan guna menekan pertumbuhan inflasi di wilayah Bali.
Sudikerta juga tidak memungkiri terkadang di bulan-bulan tertentu, inflasi di Bali menjadi sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan faktor alam dan cuaca yang terkadang tidak mendukung dalam pendistribusian dan juga jalur distribusi yang masih dibilang memakan waktu yang cukup lama sebagai akibat dari kurang mendukungnya infrastruktur yang ada di Bali serta kurangnya peraturan yang mendukung kinerja dari TPID tersebut. Oleh karena hal tersebut, ia sangat mengharapkan agar pihak pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur yang akan dibuat di Bali.
Ditambahkan, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali, Dewi Setyowati terdapat beberapa permasalahan yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam menjaga stabilitas inflasi tersebut diantaranya pengendalian alioh fungsi lahan.
Menurutnya hal tersebut jika tidak benar-benar segera ditanggulangi takutnya akan mengurangi lahan pertanian yang nantinya akan mengancam stabilitas komoditi pertanian di Bali dan bahkan akan berimbas pada kelangkaan komoditi yang menyebabkan peningkatan inflasi. Selain itu, mengenai asuransi pertanian hendaknya tidak hanya meliputi padi saja melainkan juga komoditi lain seperti cabai dan juga bawang.
Ia juga menginginkan agar segera dibentuk undang-undang yang mengatur TPID sehingga mudah untuk menyalurkan dana anggaran serta menganggarkan dana baik itu di pusat maupun di daerah mengingat saat ini dana yang digunakan masih minim karena tidak bisa dianggarkan sebagai akibat belum adanya peraturan yang mengatur TPID tersebut.
Sri Adiningsih pada kesempatan itu mengingatkan dalam pantauannya, ada abeberapa daerah yang notabene minoritas muslim malah para pedagangnya ikut-ikutan menaikkan harga komoditas tersebut sehingga menyebabkan terjadinya inflasi yang sangat tinggi di bulan puasa dan ia meminta TPID Bali turut memperhatikannya.
Karena hal-hal seperti itulah yang nantinya akan mempengaruhi ekonomi makro dana meningkatkan inflasi yang berujung pada krisis ekonomi. Ia juga menyarankan agar dalam pengendalian inflasi tersebut tidak terjadi perbedaan data yang nantinya akan menghambat proses pengendalian tersebut dan juga pembuatan kebiajakan yang solid.
