BALI TRIBUNE - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menghadiri seminar “Disaster Risk Finance and Insurance” di The Westin Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10). “Indonesia perlu memulai sistem pembiayaan asuransi terhadap bangunan-bangunan pemerintah yang terdampak bencana alam baru-baru ini, baik di Bali, Lombok, dan di Sulawesi Tengah,” ujar Wapres JK. Letak geografis Indonesia yang berada pada jalur “ring of fire” menjadikan negara Indonesia rawan terdampak bencana. “Peristiwa itu sering terjadi di Indonesia, karena itu kita harus punya perhatian sebelum maupun setelah bencana. Usulan pembentukan asuransi bencana juga dikarenakan anggaran APBN yang sangat terbatas, terutama pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi terdampak,” kata JK. Hal senada dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang juga menyuarakan tentang adanya asuransi bencana. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat bencana. Kemampuan fiskal dalam menyediakan pendanaan untuk bencana sangat terbatas, sehingga Menkeu Sri Mulyani mengajak para peserta yang hadir dari berbagai negara tersebut agar saling berbagi dan menemukan solusi yang tepat, khususnya dalam hal pembiayaan dan asuransi risiko bencana. “Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal,” jelas Sri Mulyani. Kedatangan Wapres disambut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., selaku Dansatgaspamwil 1 bersama pejabat terkait setibanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari ketiga pelaksanaan “IMF-WB Annual Meetings 2018” kamarin. Pertemuan tahunan ini untuk membahas beberapa agenda pokok, seperti penguatan international monetary system, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter negara maju yang bisa berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dunia. Kemudian di sektor fiskal, berkaitan dengan urbanisasi ekonomi digital, human capital, manajemen, risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan imfrastruktur. Termasuk masalah penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah, yang dipandang mempunyai peran cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kesiapan Kogabpam Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G, SIP., selaku Dansubsatgaspen Pamwil, ketika ditemui di Posko Nusa Dua, Rabu siang kemarin, menyampaikan bahwa memasuki hari ketiga, kehadiran para delegasi dari berbagai negara masih terus berdatangan dan langsung mendapat pengawalan ketat dari Kogabpam VVIP “IMF-WB Annual Meetings 2018”. Secara terpisah, setibanya di Bali Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP., memastikan kesiapan Kogabpam VVIP “IMF-WB Annual Meetings 2018”. Selain sejumlah alutsista TNI, ribuan personel TNI-Polri sudah siap siaga untuk mengamankan perhelatan akbar tersebut agar dapat berjalan lancar, aman, nyaman dan sukses. Turut menjemput Panglima TNI di bandara, antara lain Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Wibowo Cahyono Sukadi, SSos., dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Panglima TNI langsung mengecek kesiapan Kogabpam, seperti Subsatgas Udara yang terkait dengan kesiapan armada udara, seperti helikopter dan pesawat lainnya, termasuk kesiapan para personel yang mengawakinya serta mekanisme pelaksanaan patroli udara yang dijadwalkan. “Panglima TNI beserta rombongan juga mengecek sejumlah Satgas lainnya, seperti Sargas Media, Passus, dan Komlek untuk meyakinkan kesiapan personel maupun alutsista yang disiagakan sesuai dengan bidangnya masing-masing,” kata Kapendam.
