Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wujudkan Desa Layak Anak Terganjal Anggaran

PELATIHAN – Suasana pelatihan gugus tugas desa/kelurahan layak anak, Kamis (25/10).

BALI TRIBUNE - Predikat  Kabupaten Layak Anak (KLA) belum sepenuhnya  bisa disematkan Gianyar. Pasalnya, dari 70 desa/kelurahan yang ada, baru 4 desa dan 1 kelurahan atau sekitar 7 persen yang sudah ditetapkan sebagai Layak Anak.  Masih minimnya desa/kelurahan yang berstatus Layak Anak diakui Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A P2KB) Kabupaten Gianyar Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu, di sela-sela Pelatihan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak  pada 10 Desa yang menginisiasi di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Kamis (25/10). Menurut Cok. Trisnu, ini disebabkan belum adanya komitmen dari desa/kelurahan untuk bisa ditetapkan sebagai Layak Anak untuk mendukung Gianyar menuju KLA. “Salah satu kendalanya adalah masalah anggaran, sebab beberapa indikator sebagai desa/kelurahan Layak Anak memerlukan biaya yang tidak sedikit” ungkap Cok. Trisnu. Kendati demikian, kata Cok Trisnu, jika aturan mengijinkan desa/kelurahan bisa menggunakan dana desa/kelurahan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Kabid Perlindungan Anak A.A. Istri  Sri Laksmi Paramita Dewi yang menjadi narasumber dalam pelatihan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak menyampaikan, meskipun baru 4 desa dan 1 kelurahan yang ditetapkan sebagai Layak Anak, namun secara umum seluruh desa/kelurahan yang ada di Gianyar sebagian besar sudah memenuhi indikator sebagai Layak Anak. “Hanya ada beberapa indikator saja yang belum terpenuhi, salah satunya tersedianya sarana prasarana bermain. Sementara rata-rata pemenuhan hak-hak anak sudah terpenuhi seperti hak untuk sekolah, bermain dan kesehatan ,” terang Agung Laksmi. Dijelaskan, untuk menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak ada 5 indikator yang harus dipenuhi desa/kelurahan yakni, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan,  pendidikan pemanfaatan  waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus,  serta 1 kelembagaan berupa administrasi kebijakan desa. “Kami secara bertahap melaksanakan pelatihan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak . Untuk hari ini (Kamis), 10 desa/kelurahan yang ikut dan nantinya akan deklarasi sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak ,” terang Agung Laksmi. Ditambahkan, jika seluruh desa/kelurahan sudah berstatus Layak Anak, maka dipastikan Gianyar akan naik kelas menjadi Utama. Saat ini Gianyar masih tingkat Nindya, sejak pertama kali deklarasi tahun 2014 lalu. Tahun 2015 naik tingkat menjadi Madya, tahun 2017 dan 2018  berada pada tingkat Nindya. “Untuk itu kami mohon komitmen desa/kelurahan yang lain untuk menjadikan desa.kelurahannya Layak Anak,” tegas Agung Laksmi. Sementara 4 desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Melinggih kelod, Batuan, Batuan Kaler, Saba,dan Kelurahan Gianyar. Dalam pelatihan Gugus yang digelar dua hari tersebut dihadiri perwakilan dari 10 desa yang sudah berkomitmen menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai upaya dukungan mewujudkan Gianyar menuju KLA.  

wartawan
redaksi
Category

BPR Bank Daerah Bangli Luncurkan Kredit Investasi Emas, Tawarkan Suku Bunga Promo 8 Persen

balitribune.co.id | Bangli - Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu dan fluktuasi pasar keuangan, investasi emas kembali menjadi pilihan masyarakat untuk menjaga nilai aset. Terlebih, investasi emas kini tidak lagi identik dengan modal besar. Ruang ini dimanfaatkan oleh PT BPR Bank Daerah Bangli dengan meluncurkan program investasi emas.

Baca Selengkapnya icon click

Kemenag Bali Perkuat Sinergi Dorong Harmoni Umat dan Budaya Integritas

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya membangun komunikasi publik yang terbuka, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan budaya integritas, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali memperkuat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan "Media Connect" 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Klungkung Sebut Implementasi Perda Pengelolaan Rumah Kos Belum Optimal

balitribune.co.id I Semarapura - Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Rumah Kos di Kabupaten Klungkung masih lemah. Lemahnya implementasi Perda tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pendataan rumah kos sebagai dasar pengawasan penduduk nonpermanen. Dampaknya, banyak penduduk pendatang (duktang) di beberapa tempat kos yang tidak terdata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PHRI Denpasar Desak Operator Segera Pakai SJUT di Sanur

balitribune.co.id I Denpasar - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar mendorong operator telekomunikasi segera memanfaatkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di kawasan Sanur. Lantaran hingga kini operator belum memanfaatkan fasilitas yang diperuntukkan untuk mengatasi kesemrawutan kabel udara yang merusak keindahan kota di kawasan pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click

Realisasi Pajak Daerah Denpasar Semester I Tahun 2026 Lampaui Target

balitribune.co.id I Denpasar - Penerimaan pajak daerah Kota Denpasar hingga 30 Juni 2026 atau semester I tahun 2026 telah melampaui target. Capaiannya mencapai 51,76 persen dari target pada APBD Induk tahun 2026. Itu diungkapkan Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Mertha didampingi Sekretaris Bapenda I Dewa Gede Rai, Senin (3/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.