Bali Tribune, Denpasar - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab menegaskan, saat ini aparat birokrat berlomba-lomba menuju ke arah birokrasi yang bersih. Ini tanda adanya kemauan kuat dari birokrasi khususnya dan juga negara untuk memperbaiki kualitas pelayanan. "Bagi Ombudsman tentu kita apresiasi dan langkah baik untuk memperbaiki bangsa ini," ujar Umar Ibnu Alkhatab ditemui di sela penandatanganan komitmen bebas korupsi dan gratifikasi di KPKNL Denpasar, Kamis (21/2). Menurutnya sudah saatnya birokrasi lebih punya wajah pelayanan, bukan lagi wajah yang sifatnya feodalistik, dimana rakyat harus menghamba kepada negara, tapi negaralah yang harus menghamba kepada rakyat. "Jadi sisi birokrasi yang feodalistik itulah yang coba kita hilangkan dan wajah pelayanan akan nampak di masa depan. Salah satu pemicu lahirnya zona integritas itu diawali publik seringkali mengeluhkan birokrasi kita lambat, ekonomi biaya tinggi, harus mengeluarkan sejumlah uang demi sebuah pelayanan,” ungkapnya. Ia menambahkan apa yang mau diminta dari publik, karena publik sudah memberikan segalanya, tinggal birokrasi membayar apa yang sudah diberikan publik. Cukup dengan pelayanan saja dengan bagus, murah, senyum. Terkait adanya keinginan gubernur beserta kepala daerah lain yang menginginkan "Zero Complain" dalam hal layanan publik, menurut Umar hal itu hanya sebatas teknis saja atau bisa dikatakan implementasinya sangat tidak mungkin. Dan untuk mencapai zero complain itu mesti ada indikatornya agar kinerjanya terukur. "Secara teoritis zero complain itu memungkinkan, kita boleh saja berimajinasi bahwa ke depan ada zero complain tidak ada lagi publik melapor, tapi harus dibarengi dengan faktor lainnya," ucapnya. Menurut Umar hal itu bisa saja terwujud jika birokrasi kita betul-betul berfungsi sebagai pelayan yang mengacu pada standar dan prosedur, jadi tidak ada lagi katakanlah gratifikasi dan itu bisa saja secara teoritis. "Tapi praktiknya akan semakin sulit lantaran keinginan publik semakin hari semakin meningkat," imbuhnya seraya mengungkapkan, publik yang awalnya minta dilayani biasa-biasa saja, tapi karena semakin sejahtera mereka minta dilayani dengan level yang lebih tinggi lagi. Yang mesti diingat birokrasi itu sudah lama tenggelam dengan rutinitas atau apa adanya. Jadi perubahan itu lebih cepat dari dan ketika ada tuntutan untuk berubah, ini yang tidak bisa diimbangi. Butuh waktu yang lama untuk merubah birokrasi yang "lelet". “Jadi saya kira tidak semudah membalik telapak tangan harapan zero complain itu bisa diwujudkan," tambahnya.
