BALI TRIBUNE - Rancangan alokasi peruntukan dana hibah yang bersumber dari pembagian hasil Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung yang diajukan Pemkab Jembrana dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun 2017 belakangan ini dipermasalahkan kalangan legislative di Kabupaten Jembrana.