balitribune.co.id | Denpasar - Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, Serikat Pekerja Seni/Kreatif (Spasi) Bali menggelar aksi damai bertajuk “Resonansi Kegelisahan Rakyat” di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, Spasi Bali menyuarakan 15 tuntutan kepada pemerintah, yang terdiri dari sembilan isu nasional dan enam isu lokal Bali.
Aksi yang diikuti sekitar 30 hingga 50 peserta ini dikemas melalui berbagai medium seni, seperti melukis bersama, pameran, mimbar bebas, pertunjukan teatrikal, penampilan disjoki (DJ), hingga pembacaan puisi.
Koordinator Aksi, Putu Rivaldo PP, menjelaskan bahwa Spasi Bali terbentuk secara spontan sebagai respons atas dinamika politik tanah air. Pemilihan Lapangan Puputan Badung sebagai lokasi aksi dinilai sarat makna perjuangan rakyat.
"Sebagai pekerja seni, kami adalah pencipta simbol. Kami ingin menyampaikan pesan moral dan kebebasan berekspresi ini langsung di bawah monumen perjuangan rakyat, bukan di gedung pemerintahan," ujar Rivaldo. Ia menegaskan, aksi ini murni gerakan independen tanpa afiliasi politik elite mana pun.
Sembilan Tuntutan Nasional Di tingkat nasional, Spasi Bali melayangkan sembilan poin tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu, meminta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada rakyat atas kondisi dan persoalan bangsa selama dua tahun masa pemerintahannya, mendesak penurunan harga kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat, menghentikan kebijakan perpajakan yang dinilai membebani rakyat kecil, menghentikan ekosida, perusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam, evaluasi dan transparansi penggunaan APBN, termasuk pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menghentikan militerisasi ruang sipil serta pembatasan kebebasan berekspresi, mengusut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini, menghentikan kriminalisasi, teror, serta penangkapan terhadap aktivis dan penyuara kritik, mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kabinet Merah Putih.
Enam Tuntutan Lokal Bali Sementara untuk isu daerah, Spasi Bali menyoroti persoalan lingkungan, alih fungsi lahan, bencana, hingga hak masyarakat adat melalui enam tuntutan utama, yaitu, transparansi pemerintah dalam penanganan, pemulihan, dan mitigasi bencana banjir di Bali, evaluasi program beautifikasi dengan mengalihkan fokus anggaran pada infrastruktur keselamatan masyarakat, penegakan hukum tegas terhadap penyelewengan tata ruang dan pelanggaran alih fungsi lahan di Bali, penguatan fasilitas dan kemudahan akses transportasi umum yang layak serta terjangkau bagi publik, transparansi tata kelola, alokasi, dan pertanggungjawaban dana pungutan wisatawan asing (foreign tourist levy), keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap pelindungan hak-hak serta keberlangsungan masyarakat adat Bali.
Melalui perpaduan pesan seni dan tuntutan konkret ini, Spasi Bali berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan atensi nyata terhadap kegelisahan yang dirasakan masyarakat.
