balitribune.co.id | Denpasar - Upaya Indonesia mencapai swasembada energi nasional menghadapi tantangan besar dari sektor transportasi yang masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia (HEESI) 2024, sekitar 34% dari penjualan BBM nasional dipenuhi melalui impor, sementara sektor transportasi menggunakan 36% dari kebutuhan BBM nasional. Tantangan tersebut juga berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sektor transportasi menyumbang sekitar 8% emisi gas rumah kaca nasional sekaligus menjadi salah satu sumber polusi udara, terutama partikulat halus (PM2.5) yang dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor. Berdasarkan data Global Burden of Disease 2023 yang digunakan dalam laporan State of Global Air 2025, paparan PM2.5 di udara luar ruangan dari berbagai sumber diperkirakan berkaitan dengan 147.126 kematian di Indonesia pada 2023. Kondisi ini menegaskan pentingnya dekarbonisasi transportasi untuk mengurangi emisi, memperbaiki kualitas udara, dan melindungi kesehatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menjawab tantangan tersebut, konsorsium UK PACT Low Carbon Transport yang dipimpin World Resources Institute (WRI) Indonesia mendukung Kementerian Perhubungan dalam menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi melalui kajian komprehensif. Peta jalan ini mengidentifikasi aksi mitigasi serta menghitung potensi pengurangan emisi dan kebutuhan energi pada transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara hingga 2060, sekaligus mendukung pencapaian komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030 dalam kerangka Persetujuan Paris yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi secara resmi diserahkan oleh perwakilan konsorsium UK PACT Low Carbon Transport kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha, beberapa waktu lalu di Jakarta. Hasil inventarisasi dalam penyusunan peta jalan menunjukkan bahwa sektor transportasi Indonesia menghasilkan sekitar 157,5 juta ton CO₂ pada 2024. Sebagian besar emisi tersebut, yakni 87% atau sekitar 137,5 juta ton CO₂, berasal dari transportasi darat.
Sementara itu, transportasi laut menyumbang sekitar 8%, udara 4%, dan perkeretaapian 1%. Besarnya kontribusi transportasi darat tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kendaraan, tetapi juga intensitas penggunaan energi.
Pada 2024, sekitar 6,3 juta truk menghasilkan 43,6 juta ton CO₂, lebih tinggi dibandingkan 139,5 juta sepeda motor yang menghasilkan sekitar 40,6 juta ton CO₂. Temuan ini menunjukkan perlunya strategi mitigasi yang berbeda, mulai dari penguatan angkutan umum untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi hingga peningkatan efisiensi energi dan operasional angkutan barang.
Dimas Nu’man Fadhil, Urban Mobility Manager WRI Indonesia, menegaskan bahwa upaya dekarbonisasi transportasi membutuhkan perubahan menyeluruh dalam sistem mobilitas, bukan sekadar peralihan teknologi kendaraan. “Dekarbonisasi transportasi tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Kita juga perlu mengubah cara masyarakat bepergian dan barang didistribusikan. Melalui peta jalan ini, kita dapat mengidentifikasi intervensi yang paling berdampak terhadap pengurangan emisi sekaligus kebutuhan BBM nasional,” ujar Dimas.
Peta jalan ini mengidentifikasi aksi mitigasi berbasis aktivitas transportasi yang berpotensi mengurangi emisi hingga 6,41 juta ton CO₂ pada 2030, melampaui target penurunan emisi sektor transportasi yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2025. Intervensi utamanya mencakup peralihan penumpang ke angkutan umum, peningkatan angkutan barang berbasis kereta api, modernisasi kapal dan pesawat, efisiensi operasional transportasi dan elektrifikasi kendaraan. Peta jalan juga memperkirakan potensi penghematan BBM fosil sebesar 5,6 juta kiloliter pada 2030. Dalam jangka panjang, kombinasi elektrifikasi, peningkatan efisiensi energi, pengembangan kendaraan hidrogen, dan penguatan angkutan massal diproyeksikan dapat menurunkan emisi hingga 87% dibandingkan skenario tanpa intervensi, sekaligus mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 31 juta kiloliter pada 2060.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha, menekankan bahwa pelaksanaan Peta Jalan membutuhkan koordinasi antarsubsektor serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kemajuan pelaksanaan dapat diukur dan menjadi dasar perbaikan kebijakan. “Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi ini memperkuat kebijakan dan pelaksanaan aksi mitigasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional,” tutur Arif Toha.
Peta jalan ini diharapkan menjadi landasan akademik bagi penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi yang ditetapkan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) serta mewujudkan transportasi rendah karbon dan ketahanan energi nasional.
