BALI TRIBUNE - DPRD Bangli menggelar Forum Group Discussion (FGD), dengan mengahadirkan pelaku usaha dalam hal ini petani, akademisi, kaitanya dengan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Banyak masukan yang disampaikan oleh perwakilan petani dalam FGD yang digelar di kantor DPRD Bangli, Jumat (25/5). Ranperda Perlindungan dan Perberdayaan Petani masih terus digodok sehingga nanti Perda yang dihasilkan bisa optimal. FGD dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata didampingi Wakil Ketua Komang Carles dan Ketua Pansus II I Nyoman Budiada. Berbagai persoalan dan gagasan baru bermunculan untuk menjadikan sector pertanian di Bangli jadi lebih baik. Salah satunya, diharapkan Bangli mengembangkan komuditas pertanian yang baru. Selain itu, dirasakan perlu untuk membangun balai pengkajian dan penelitian pertanian (lab) agar komuditas pertanian yang dihasilkan benar-benar teruji dan berkualitas serta siap saing, seperti yang diungkapkan salah seorang perwakilan petani I Wayan Nyana. Ketua HKTI Bangli I Made Natih sangat mengapresiasi DPRD Bangli tentang diajukan ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani, namun setelah perda ini disahkan, bagaimana biasa menjawab masalah yang dihadapi para petani atas berbagai persoalan tersebut. Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata, menyampaikan, pembahasan akan terus berlanjut untuk lebih mematangkan materi Ranperda agar kedepan setelah ditetapkan tidak memunculkan persoalan baru. “Untuk lebih mematangkan isi Ranperda ini, berbagai usulan yang mencuat akan dibahas lebih lanjut dan mendalam agar Perda yang dihasilkan kedepan bisa benar-benar mengadopsi seluruh kepentingan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani,” terangnya seraya mengatakan khusus Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pengesahaannya akan ditunda dari target yang sebelumnya untuk mendapat hasil yang terbaik.
