BALI TRIBUNE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di seluruh desa/ kelurahan di seluruh Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Khusus untuk Bali, KPU Provinsi Bali membuka posko di seluruh desa/ kelurahan untuk mendukung gerakan ini. Dengan kehadiran posko ini, diharapkan tak ada lagi pemilih yang tercecer. Hal ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan, kepada wartawan usai berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Senin (1/10/2018). Dikatakan, gerakan ini diluncurkan, karena DPT Pemilu 2019 masih perlu perbaikan. "DPT yang dianggap belum fix benar. Karena itu, diberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki DPT. Terkait perbaikan DPT ini, dibentuk Posko GMHP di seluruh desa/ kelurahan di seluruh Indonesia. Kehadiran posko ini penting, sehingga tidak boleh ada pemilih yang tercecer," kata Lidartawan. Ia menambahkan, pihaknya sudah menginstruksikan KPU kabupaten dan kota, untuk memulai hal ini. "Jika ada pemilih yang belum terdaftar, bisa laporkan diri ke Kantor Desa/ Kelurahan masing-masing. Kita buka ini sampai tanggal 28 Oktober nanti," tandasnya. Menariknya, untuk memastikan bahwa seluruh mereka yang memiliki hak pilih bisa masuk DPT, KPU Provinsi Bali membuat gebrakan dengan memberikan penghargaan kepada siapa saja yang melaporkan data pemilih ganda atau menginformasikan data masyarakat yang belum masuk DPT. Gebrakan ini diharapkan menggugah semangat masyarakat untuk mengecek DPT. "Khusus Bali, kami buat gebrakan. Barang siapa yang temukan data pemilih ganda, atau ada yang belum masuk DPT, kita berikan piagam penghargaan. Karena biasanya, jarang masyarakat yang melihat DPT di Kantor Desa/ Kelurahan masing-masing. Dengan gebrakan ini, masyarakat diharapkan aktif dalam proses validasi data pemilih," tegas Lidartawan, yang didampingi komisioner KPU Provinsi Bali lainnya.
