BALI TRIBUNE - Entah sampai kapan kampanye hitam yang dilontarkan sejumlah negara barat terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia akan berakhir, maka entah sudah berapa kali pula upaya bantahan telah dilakukan pihak pemerintah dan swasta Indonesia. Belakangan ini kampanye hitam yang dilontarkan sejumlah negara barat dan LSM asing kembali marak, sehingga membuat Pemerintah Indonesia dan dunia usaha bersatu padu melawan tuduhan yang dinilai tidak benar. Berbagai upaya promosi dan diplomasi juga tak kalah gencar dilakukan Indonesia untuk mengimbangi gencarnya kampanye hitam yang terus dilakukan. Indonesia memang sangat terusik dengan gencarnya kampanye hitam yang terus dilakukan, mengingat memiliki kepentingan terhadap komoditas itu mengingat setidaknya memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar Rp240 triliun setiap tahun. Oleh sebab itu bantahan di semua tingkatan pemerintah dan swasta Indonesia terus diupayakan yang intinya bahwa CPO Indonesia tidak benar telah melakukan perusakan lingkungan hingga tidak baik untuk kesehatan. Terakhir di tingkat diplomasi, Delegasi Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada (19/11) kembali meminta Uni Eropa (UE) menghentikan pelabelan produk "bebas minyak sawit" secara sukarela karena diskriminatif dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Wakil tetap RI untuk Kantor PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib mengatakan Indonesia kembali meminta UE agar anggotanya dan perusahaan yang berada di wilayahnya berhenti mempraktikkan pelabelan 'bebas minyak sawit' secara sukarela. Pelabelan "bebas minyak sawit" pada produk-produk konsumsi telah aktif dilakukan perusahaan swasta di wilayah UE secara sukarela yang menciptakan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. Indonesia menilai pelabelan ini dirasa tidak adil karena mendiskriminasi produk impor dari produk domestik, suatu kondisi yang dilarang oleh perjanjian WTO. Argumentasi UE terkait penerapan kebijakan pelabelan sukarela bersifat ambigu dan cenderung 'misleading' karena tidak menyertakan bukti ilmiah konkret akan adanya dampak negatif terhadap kesehatan dari penggunaan atau konsumsi minyak sawit," kata dia. Selain terkait pelabelan produk "bebas minyak sawit", Indonesia juga memprotes kebijakan RED II yang menghambat akses masuk ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 pasar negara anggota UE. RED II atau "Amendment Renewable Energy Directive 2009/20/EC" merupakan peraturan terkait rencana UE untuk melarang penggunaan bahan bakar biofuel yang bersumber kelapa sawit. Delegasi Indonesia pada pertemuan TBT WTO menegaskan bahwa kedua kebijakan UE tersebut diskriminatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia dan hanya akan menguntungkan produsen minyak nabati asal UE yang bersumber biji rapa ("rapeseed"). Keprihatinan Indonesia terhadap pelabelan "bebas minyak sawit" dan kebijakan RED II itu mendapat dukungan dari beberapa anggota WTO lainnya, antara lain Malaysia, Honduras, Kolombia, dan Thailand. Menanggapi tekanan Indonesia, UE berjanji untuk melakukan konsultasi dengan anggota WTO yang terkena dampak negatif dari kebijakan RED II. Tuduhan tidak benar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga ikut bersuara dengan mengatakan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menegaskan asosiasi juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan. Bahkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah menjadi sektor ekonomi utama untuk mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang disusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perizinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit. Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Karena tanpa ada IUP, perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan. Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebelum melakukan pembukaan dan pembangunan kebun, perusahaan perkebunan kelapa sawit tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Seperti pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat (seperti makam leluhur, sumber air dan lain-lain), pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, serta penanaman 50 meter dari sempadan sungai. Saat ini perusahaan-perusahaan anggota Gapki juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Oleh karena itu, GAPKI patut mengecam aksi sepihak LSM Greenpeace yang menduduki secara ilegal kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia serta serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam negeri. Karena jelas Greenpeace telah mengusik kedaulatan Indonesia sebagai bangsa serta negara hukum karena mereka mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI. Aksi sepihak Greenpeace itu dapat mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit. Tentunya kita semua berharap Pemerintah Indonesia dan kalangan dunia usaha swasta jangan sampai kendur untuk menghentikan kampanye hitam yang gencar dilakukan pihak barat, karena selain CPO merupakan salah satu andalan ekspor nasional juga apa yang selama ini dituduhkan adalah tidak benar.
