balitribune.co.id | Denpasar - Dua kelian banjar dinas di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ,yang tersangkut kasus dugaan korupsi dana kematian Pemkab Jembrana tahun 2015, akhirnya dituntut masing-masing pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.
Sidang tuntutan terhadap dua terdakwa atas nama I Gede Astawa (48, Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti) dan I Dewa Ketut Artawan (53, Kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung), digelar terpisah di Pengadilan Tipikor, Rabu (10/04/2019). Astawa mendapat giliran pertama lalu dilanjutkan Artawan untuk mendengar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Gedion Ardana, mewakili jaksa Ivan Praditya Putra.
Di depan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sukanila, Gedion menilai baik Astawa maupun Artawan sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair. Selain dipidana penjara, Astawa yang menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 32.700.000.
Uang pengganti itu dibayarkan dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. “Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka terdakwa dipidana penjara selama enam bulan,” imbuh jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana itu.
Hal serupa juga dibebankan kepada Artawan. Hanya saja beban uang pengganti yang harus dibayarkan Artawan lebih besar, yakni Rp70.400.000. Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka ia dipidana penjara selama satu tahun. Sebelum pada pokok tuntutan, jaksa terlebih dahulu mengurai hal memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.
Hal memberatkan, bahwa kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Para terdakwa tidak melakukan upaya pengembalian kerugian uang negara secara optimal. Dalam surat dakwaan dibeberkan, bergulirnya kasus korupsi santunan kematian fiktif pada Dinas Kessosnakertrans Jembrana tahun 2015 ini melibatkan terpidana empat tahun, Indah Suryaningsih (berkas terpisah).
Indah adalah pegawai seksi rehabilitasi kesejahteraan sosial di Dinas Kessosnakertrans Jembrana. Dalam perkara ini juga melibatkan sejumlah kelian banjar di beberapa desa di Jembrana. Saat kasus terjadi Indah bertugas sebagai verifikator Dinas Kessosnakertrans. Total anggaran santunan kematian dalam DPPA SKPD Dinkesosnakertrans tahun 2015 sebesar Rp3.762.357.500 atau Rp1,5 juta per warga yang meninggal.
Dari 2.387 penerima santunan yang direalisasikan, senilai Rp3,580 miliar, ada 301 berkas yang direkayasa dan diduplikasi untuk diajukan ulang. Selain itu ditemukan 242 pemohon senilai Rp363 juta yang diajukan dengan dokumen fiktif, dan 59 pemohon senilai Rp88,5 juta dengan dokumen duplikasi. Indah menerima pembagian lebih besar yaitu antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta dari setiap pengajuan santunan fiktif.
Hal itu terjadi karena santunan dicairkan tanpa melalui proses verifikasi. Dari hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali ditemukan kerugian negara Rp 451.500.000. Terungkap dalam kasus ini, khusus untuk Indah memperoleh Rp283.100.000. Sedangkan terdakwa Artawan Rp70.400.000, dan terdakwa Astawa Rp32.700.000 juta.(*)
