Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belum Genap Setahun Diresmikan Presiden, Konstruksi Pasar Badung Jebol

Bali Tribune/JEBOL - Jajaran Komisi III DPRD Kota Denpasar menemukan jebolnya salah satu bagian struktur bangunan Pasar Badung saat melakukan inspeksi ke Pasar Badung, Senin (9/12).

balitribune.co.id | Denpasar – Gedung Pasar Badung yang berada di Jalan Gajah Mada Denpasar  baru saja diresmikan Presiden RI, Ir Joko Widodo pada tanggal 22 Maret 2019 lalu. Namun sayang, gedung yang belum genap setahun diresmikan tersebut ternyata sudah mulai rusak.  Bahkan di salah satu bagiannya sudah jebol. 

Hal ini terungkap saat Jajaran Komisi III DPRD Kota Denpasar melakukan inspeksi ke Pasar Badung, Senin (9/12) kemarin. Inspeksi dimaksudkan untuk memastikan kondisifitas bangunan Pasar Badung jelang dihibahkan kepada Perumda Pasar Sewakadarma. Inspeksi dipimpin ketua komisi III, Ir. Eko Supriadi beserta seluruh anggota Komisi III ini, diterima Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma (PD Pasar), IB. Kompyang Wiranata, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Luh Sri Utari, serta dari jajaran Kejari Denpasar.

Saat inspeksi tersebut, rombongan Komisi III langsung menelisik sejumlah sudut bangunan Pasar Badung. Eko Supriadi yang memimpin inspeksi komisi III ini sempat tersentak melihat di beberapa sudut/bagian konstruksi gedung Pasar Badung mengalami kerusakan. Bahkan di sisi baratnya ada yang jebol.

Melihat kondisi jebolnya salah satu sudut bangunan Pasar Badung ini, Eko Supriadi mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti dari pembangunan awal Pasar Badung. Pasar yang dijadikan sebagai pasar tradisional yang berkonsep modern belum tercapai dengan kualitas bangunan seperti itu.  "Kita sudah wanti-wanti dari awal pembangunan. Bahkan tahap pertama juga sudah tidak beres. Kami harap pihak rekanan yang saat ini masih memiliki waktu pemeliharaan harus cepat melakukan proses perbaikan," ungkapnya. 

Anggota Komisi III, AA. Susruta Ngurah Putra, menekankan, kondisi fisik bangunan pasar Badung belum sesuai harapan. Terlebih ada bagian-bagian yang jebol. "Ini harus diteliti secara menyeluruh, apakah kesalahan ada pada kontraktornya, perencanaan, pengawasan.  Ini cukup berbahaya karena ada struktur yang lepas/jebol," tandas Susruta.

Anggota Komisi III lainnya, dari Fraksi PDIP, I Nyoman Darsa menilai, pelaksanaan pembangunan tersebut kurang teliti, sehingga balok yang menahan sisi barat bangunan terlepas dari struktur penyangga. Pihaknya menyarankan untuk memperbaiki perencanaan dan teknisnya. Pihaknya juga menginginkan agar PUPR segera melakukan perbaikan. 

"Ini pelaksanaannya kurang teliti, karena struktur dengan baloknya itu terlepas, harusnya saling terkait. Perencanaan dan teknis yang harus diperbaiki. Sebelum dikaji tolong ada kerjasama dengan kontraktor yang menangani masalah tersebut. Jika tidak dilakukan tindakan saya kawatir didalamnya akan semakin rapuh. Jika itu tidak diperhatikan khawatir akan ada retakan lain agar tidak secara meluas dan akan membahayakan masyarakat," ungkapnya. 

Menyikapi kerusakan Pasar Badung, Kadis PUPR Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta menyampaikan, pada masa pemeliharaan yang akan berakhir 28 Desember ini kerusakan akan diperbaiki.Baik perbaikan kecil, besar, maupun kajian teknisnya untuk mengetahui kerusakannya pada struktur utama atau struktur tempelan. "Kami akan mengkoordinasikannya dengan kontraktor pelaksana, pengawas, karena faktor keamanan struktur dan konstruksi bangunan adalah paling utama," terang Jimmy.

Perwakilan CV. Nindya Karya selaku kontraktor pelaksana juga sepakat untuk melalukan kajian bersama. Pihaknya pun bersedia memperbaiki kerusakan yang terjadi. "Masa pemeliharaan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya," terangnya. 

wartawan
Wayan Sudarsana
Category

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan Narkotika Nyaris 1,8 Kg, Pria Asal Medan Ditangkap di Jimbaran

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika. Seorang pria asal Medan berinisial YPS (25) diringkus bersama barang bukti hampir 1,8 kilogram narkotika jenis ganja dan sabu di sebuah rumah kos di Banjar Mekarsari Simpangan, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (3/8/2026) pukul 00.40 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Harap Arah Anggaran Berpihak ke Rakyat

balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.