balitribune.co.id | Denpasar - Didampingi Sekretaris Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Kory, Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho yang hadir di Focused Group Discussion (FGD) bertema "Refleksi Akhir Tahun: Catatan Kritis Pembangunan Bali 2019" yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Senin dalam menyambut tahun baru 2020.
Berdasarkan hasil pantauan BI secara reguler, BI kerap melakukan evaluasi apa yang telah dicapai oleh Bali ditengah lesunya perekonomian dunia. Lantas kedepannya apa yang bisa mendorong Bali agar bisa tumbuh lebih tinggi lagi.
"Saya senang bisa hadir di FGD yang diselenggarakan Partai Golkar dimana banyak masukan yang disampaikan para tokoh dari berbagai sumber," sebutnya.
Menurut Trisno dalam FGD juga disampaikan bagaimana Bali butuh Pusat Informasi Investasi (Bali Investment Center) yang bisa memetakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Bali.
"Meskipun nantinya akan ada Bali Investmen Center, tentunya bisa juga menjaga adat budaya Bali yang adiluwung," sebutnya.
Meskipun kondisi perekonomian dunia sedang mengalami penurunan, namun masih ada peluang bagi Bali untuk bertumbuh.
"Perdagangan dunia mengalami kelesuan, nilai perdagangan turun, yang otomatis berimbas pada nilai ekspor Bali ke luar negeri," tuturnya. Untuk itulah Trisno berpesan, Bali mesti mencari terobosan baru dalam meningkatkan sumber pendapatan baru.
"Kita mesti akui, investasi merupakan salah satu pilar pembangunan Bali nantinya disamping konsumsi tentunya," katanya lagi.
Sedangkan Sekretaris Partai Golkar, Nyoman Sugawa Kory juga menimpali apa yang disampaikan Trisno Nugroho dengan mengatakan di bawah kepemimpinan Gubernur Bali I Koster, apa yang dicapai Bali masih bisa dipertahankan, walaupun ditengah gempuran ekonomi dunia ataupun nasional yang cenderung menurun, tapi perekonomian Bali masih tumbuh di atas rata-rata nasional, juga inflasi masih terjaga di bawah nasional.
"Tapi kita jangan terlena, kewajiban kita bagaimana ekonomi Bali bisa tetap bertumbuh. Baik dalam rangka mencapai RPJMD 6,4 persen atau mencapai kondisi ideal menuju kesejahteraan masyarakat," tutur Sugawa Kory yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Lantaran itulah maka struktur ekonomi Bali harus ditata kembali, kemudian komponen-komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mesti dicermati.
"Misal, tingkat konsumsi ini harus dipertahankan dengan cara apa, inflasi harus dijaga. Sedangkan investasi harus didorong peningkatannya, sehingga terciptalah sumber ekonomi baru yang berujung meningkatnya pertumbuhan ekonomi Bali," papar Sugawa Kory dengan gamblang.
Menurutnya provinsi Bali memiliki peraturan daerah yang mengatur kemudahan berinvestasi, tapi belum dilaksanakan dengan baik. Disamoing itu belanja pemerintah juga mesti di dorong naik, caranya dengan berjuang agar kontribusi pariwisata ditingkatkan.
"Jadi menurut hemat saya kontribusi PHR juga mesti dikembalikan ke provinsi pengaturannya, tujuannya agar terjadi pemerataan di kabupaten/kota," ungkapnya.
Jika kontribusi PHR dilepas begitu saja ke kabupaten/ kota Sugawa Kory menanyakan, siapa yang akan mengawasi penggunaannya, malah yang terjadi justru tidak tepat sasaran.
"Kami harapkan soal PHR dikembalikan ke provinsi, sehingga provinsi bisa mendistribusikan sesuai dengan sasarannya dan penggunaanya bisa diawasi, pasalnya ini kan dana masyarakat, kalau sekarang siapa yang mengawasi, kan lepas begitu saja," tutupnya
