Beredar Imbauan Minta Hotel "Tolak" PMI KTP Luar Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Pesan himbauan atensi dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar kepada hotel-hotel yang ada di wilayah Denpasar beredar di sejumlah grup aplikasi Whatsapp, Kamis (16/4). Isi himbauan dalam pesan tersebut, yakni meminta hotel-hotel yang ada di wilayah Kota Denpasar untuk tidak menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan karantina mandiri di Denpasar jika bukan PMI ber-KTP Denpasar.

 

Dalam pesan tersebut disampaikan

kepada hotel-hotel yang ada di wilayah Kota Denpasar agar tidak menerima PMI /ABK yang ingin karantina mandiri jika bukan KTP Denpasar karena dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat serta tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

 

Untuk PMI /ABK yang ingin karantina mandiri namun ber KTP Denpasar, pihak Hotel agar menyampaikan kepada Dinas Pariwisata Kota Denpasar, nama, nomor KTP dan alamat nya agar mendapatkan Pengawasan/pendampingan dari aparat terkait. Pesan himbauan ini ditandatangani, Dezire, Kadispar Kota Denpasar. 

 

Dikonfirmasi terkait beredarnya pesan himbauan ini, Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Denpasar, Dewa Gede Rai mengakui hal tersebut. Dikatakan, surat tersebut disampaikan mengingat, adanya fenomena baru di Denpasar, yakni banyak warga khususnya PMI dari daerah lain yang ingin melakukan karantina di Denpasar. 

Kondisi ini, lanjutnya, mengundang kekhawatiran akan terjadinya sebaran kasus positif COVID-19 di Denpasar. Akibatnya, penanganan COVID-19 dikhawatirkan tidak akan maksimal, sebab banyak orang luar melakukan karantina di Denpasar.

 

"Pesan atensi tersebut disampaikan agar mengarahkan PMI  dapat melakukan karantina di wilayahnya masing-masing. Ini juga merupakan kesepakatan awal pada rapat antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kesepakatan itu bahwa karantina PMI dilakukan di wilayah masing-masing. Fenomenanya, saat ini ada daerah yang melakukan karantina PMI di Denpasar. Ini artinya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya.

 

 Dewa Rai menyebutkan akibat adanya PMI luar Denpasar yang melakukan karantina dikhawatirkan  akan tidak maksimalnya penanganan  kasus COVID-19 di Denpasar. Mengingat tidak ada kejelasan, siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap PMI yang melakukan karantina tersebut. "Kalau PMI asal Denpasar yang melakukan karantina di Denpasar kami sudah siapkan bagaimana protokol penanganannya. Mulai dari penjemputan, pengawasan kesehatan, hingga konsumsi dan kebutuhan lainnya," ujarnya.

 

Pihaknya juga mengaku ada kekawatiran apabila hal ini akan memunculkan penolakan dari masyarakat di kota Denpasar. "Kami tegaskan bukan kami bermaksud diskriminatif, tetapi kami ingin mengingatkan kembali kesepakatan awal, dimana PMI yang pulang kampung agar dilakukan karantina diwilayah masing-masing," ujar Dewa Rai.