Balitribune.co.id | Bangli - Perwakilan perbekel masing-masing kecamatan mendatangi rumah jabatan Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, Jumat (1/5). Maksud dan tujuan kedadatangan para perbekel yang dipimpin Ketua Forum Perbekel Kabupaten Bangli Made Diksa terkait kebijakan pemotongan anggaran dana desa (ADD) sebesar 40 persen untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya menerima kedatangan perwakilan Perbekel masing- masing kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan perbekel menyampaikan keluhannya terkait kebijakan refocusing anggaran dari ADD sebesar 40 persen untuk penanganan Covid-19. Menurut perwakilan perbekel, ADD tahap pertama sudah dicairkan 60 persen yang pemanfaatanya untuk kegiatan di desa termasuk untuk gaji perangkat desa selama 6 -7 bulan. Praktis jika anggaran ADD tahap dua dipotong 40 persen, maka ADD tidak bisa dicairkan lagi. “Kalau dipotong 40 persen perangkat desa terancam tidak bisa menerima gaji selama lima bulan,” ungkap Wayan Diar, Minggu (3/5).
Menyikapi persolan tersebut, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan karena kebijakan refocusing anggaran sepenuhnya diserahkan kepada Bupati, pihaknya juga tidak tahu pos anggaran mana saja yang digeser untuk penanganan Covid-19. Maka pihaknya akan memfasilitasi keinginan perbekel dengan mengundang bupati. “Pertemuan dengan bupati akan dilaksanakan Selasa (5/5) nanti,” ujar Wayan Diar.
Bupati Made Gianyar saat dikonfirmasi terkait pemotongan ADD 40 persen untuk penangan Covid-19, pihaknya menjelaskan jika pemotongan anggaran tidak hanya ADD, namun beberapa post anggaran lainnya seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), program gerbang gita santi (GGS), hibah bansos. Pemotongan dilakukan sebesar 20 persen. Namun demikian, karena masih diperlukan tambahan anggaran maka disiasati dengan peminjaman.
Menurut Bupati Made Gianyar, pendapatan Bangli berkurang Rp Rp 248 Miliar. Kemudian untuk penangan Covid-19 dibutuhkan anggaran Rp 33 Miliar. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan anggaran sejumlah post anggaran dirasionalisasi. Diakui ada rencana peminjaman anggaran yakni dari ADD dan TPP. Bupati Made Gianyar mengatakan peminjaman sebesar 20 persen dari masing-masing post.
Disinggung soal pengembalian anggaran yang dipinjam, kata Bupati Gianyar pengembalian dilakukan di perubahan. Jika tidak dapat dipenuhi maka wajib dibayarkan pada 2021 mendatang. “Karena ini sifatnya pinjaman, wajib kami kembalikan,” tegasnya sembari mengatakan terkait hal ini akan langsung dijelaskan kepada para perbekel.
wartawan
Agung Samudra
Category
