Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

40 Warga Binaan Lapas Singaraja Jalani Swab, Dua Positif

Bali Tribune / Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 Buleleng Gede Suyasa.
balitribune.co.id | Singaraja - Kalapas Kelas IIB Singaraja, Mut Zaini,membenarkan dua orang narapidana yang menjadi warga binaan (WB)  ditempat itu positif terinfeksi Covid-19. Hasil itu didapat atas kesigapan Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 Buleleng dalam melaksanakan Tracing, Testing dan Treatment (3 T).
 
“Dua warga binaan kami memang terkonfirmasi positif setelah dilakukan rapid antigen. Dan langsung ditangani Tim Medis Satgas di RSUD Buleleng untuk diisolasi sebelum menjalani tes swab,” jelas Mut Zaini, Minggu (7/2). Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 40 orang yang diketahui melakukan kontak erat sudah dilakukan rapid. Hasilnya, 7 orang reaktif dan 2 orang bergejala rapid non reaktif.
 
Menurut Mut Zaini, pihaknya saat ini tengah melakukan protokol kesehatan lebih ketat dilingkungan Lapas Kelas II B Singaraja untuk mencegah timbulnya klaster baru dalam penyebaran Covid-19. ”Sampai saat ini kebijakan kami tidak ada kunjungan dan itu berlaku sejak bulan Maret 2020 lalu,” ujarnya.
 
Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas) Covid-19 Buleleng Gede Suyasa, mengatakan, pihaknya melakukan langkah cepat dengan merujuk 2 orang warga binaan di Lapas Kelas IIB Singaraja yang terkonfirmasi atau positif terinfeksi Covid-19 dengan merujuknya ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi. Selain itu, dilakukan rapid tes kepada warga binaan yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif.
 
“Dua warga binaan Lapas Singaraja yang positif telah menjalani perawatan medis di RSUD Buleleng dan isolasi,” kata Suyasa.
 
Sebagai upaya cepat dan strategis dalam penanganan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Suyasa mengatakan, sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Kalapas Kelas IIB Singaraja Mut Zaini yang sebelumnya telah melakukan tracing dan mengisolasi warga binaan yang sempat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi.
 
“Sesuai dengan hasil koordinasi, Kalapas bersama Tim Medis Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, sudah melaksanakan tracing dan mengisolasi warga binaan yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien. Dan sudah ada 40 orang yang menjalani test swab atau rapid antigen,” ucap Suyasa.
 
PPKM Berbasis Mikro
 
Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng mengatakan, Bali bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Mikro yang dimaksud adalah bisa dilakukan per desa/kelurahan. Tergantung dari perkembangan kasus di desa atau kelurahan yang ada. Sehingga, Satgas memantau perkembangan kasus per desa/kelurahan. Gede Suyasa mengungkap itu usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) PPKM ketiga Provinsi Bali dengan Gubernur Bali, Minggu (7/2).
 
Dalam rakor di ungkap, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2021, akan ada PPKM berbasis mikro. Pembatasan kegiatan masyarakat sampai dengan tingkat RT/RW. Oleh karena itu, akan ada pula PPKM berbasis desa dan kelurahan. “Ini dirapatkan tadi bersama bupati dan walikota se Bali. Untuk dipersiapkan karena akan berlaku mulai tanggal 9 Februari 2021,” jelasnya.
 
Hanya saja katanya, dalam Inmendagri terbaru itu, Buleleng tidak terkena kebijakan PPKM kabupaten/kota. Namun, Buleleng diperbolehkan mengambil kebijakan atau keputusan terhadap desa yang membutuhkan PPKM. Secara substansi, Buleleng sudah pernah melakukannya bahkan sedang melakukannya. Seperti yang telah dilakukan di Kelurahan Banyuning dan Desa Pancasari. Terakhir adalah Desa Pegadungan yang sampai saat ini masih berlaku. “Hasilnya adalah PPKM berjalan efektif karena kasus menurun. Tapi, karena waktu itu belum ada aturan tentang PPKM mikro ini, kita menyebutnya pengawasan dan pengendalian ketat terhadap desa maupun kelurahan. Dengan adanya Instruksi Mendagri yang baru, saat ini bisa kita sebut PPKM berbasis mikro,” tandas Suyasa.
wartawan
Khairil Anwar
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.