Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan, OPD Diminta Aplikasikan Anggaran Responship Gender

Bali Tribune / Pejabat perencanaan di Jembrana kini dituntut mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan
balitribune.co.id | Negara - Hingga kini masih ada kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak. Begitupula masih terdapat kesenjangan gender dalam pembangunan. Kini seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jembrana dituntut untuk dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan.

Puluhan pejabat perencanaan se-Kabupaten Jembrana kini dilatih Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Sementara Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti menyebut sebanyak 45 orang pejabat yang terdiri dari Auditor, Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan  di masing - masing OPD dan Kecamatan akan dilatih selama dua hari mulai Rabu (17/3) hingga Kamis (18/3).

Melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ini diharapkan para pejabat yang membidangi perencanaan dan penganggaran bisa memahami pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan.  “Pelatihan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program pembangunan, memberi model pemahaman tentang model perencanaan berbasis kinerja, memberi pemahaman konsep dan tata laksana  PPRG” paparnya.

“Pelatihan ini juga untuk melatih para pejabat perencanaan untuk menyusun PPRG dalam Program dan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui  Gender Analisys Pathway,  (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Term of Refern (TOR),” imbuhnya saat pembukaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Rabu kemarin di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana.  Sementara itu Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna mengatakan hingga kini masih ada kesenjangan gender.

“Kita ketahui bersama di Jembrana masih ada kekerasan pada perempuan dan anak maupun dalam pembangunan masih ada kesenjangan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang gender,” ujarnya. Untuk mewujudkan visi mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Tri Hita Karana, dengan misi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana, menurutnya salah satu implementasinya di setiap OPD diperlukan SDM yang terlatih dalam penganggaran yang responsif gender.

Pihaknya berharap kepada pejabat perencanaan di Kabupaten Jembrana yang telah diberikannya pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kedepan di dalam merancang perencanaan anggaran dapat merancang dan menganalisa anggaran yang responsif gender. Caranya dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ada tanpa harus menambah anggaran lagi. Upaya tersebut dimaksudkan agar anggaran yang sudah ada bisa dialokasikan untuk kegiatan yang responsif gender di masing – masing OPD.

Dengan anggaran yang responsive gender secara berkesinambungan diharapkan bisa mengujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia. “Setelah pelatihan ini, para pejabat perencanaan di Kabupaten Jembrana dapat mengaplikasikan dan menganalisa anggaran yang responsif gender secara berkesinambungan. Bisa mengimplementasikan pada pembangunan di Kabupaten Jembrana guna mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Tri Hita Karana,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabel Optik Semrawut, Kominfosanti Tegur Pemilik Jaringan

balitribune.co.id I Singaraja - Para  pemilik jaringan kabel optik atau internet di Buleleng kembali mendapat sorotan. Ini setelah beberapa kasus mencuat akibat keberadaan kabel yang terpasang sembarangan. Bahkan nyaris membuat celaka setelah pengendara sepeda motor terjatuh akibat lehernya terlilit kabel yang melintang di salah satu ruas jalan di Kota Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Website Pemkab Badung Diretas, Sempat Muncul Iklan Obat Aborsi dan Judi Online

balitribune.co.id I Mangupura - Dua website yang menggunakan subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Badung mengalami serangan deface. Tampilan situs yang semestinya digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan justru diubah menjadi iklan obat aborsi dan judi online.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.