balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (28/9) membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bangli tahun anggaran 2022 mengagendakan pembacaan pemandangan umum fraksi.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dihadiri Bupati Sang Nyoman Sedana Arta berlangsung di ruang rapat Kresna, kantor Bupati Bangli.
Fraksi Golkar dalam pemandangan umum melalui pembicaranya I Nengah Darsana mempertanyakan anggaran untuk memenuhi aspirasi dewan. Kata Darsana sebagai tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan konstitusi, DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat (reses). Hasil reses menerima berbagai aspirasi beragam dari seluruh lapisan masyarakat yang terbentuk dalam berbagai kelompok masyarakat .
Kata politisi asal Desa Landih, Kecamatan Bangli ini, aspirasi bisa saja berbentuk urusan sosial, keagamaan, olah raga, adat istiadat dan budaya serta infrastruktur dan peningkatan SDM Masyarakat.
”Kami Fraksi Golkar mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk memenuhi aspirasi dewan, walaupun tidak seluruhnya supaya kegiatan reses DPRD yang memakai anggaran daerah tidak mubazir dan cenderung hanya formalitas saja,” tegas Darsana.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Restorasi Hati Nurani, lewat pembicara I Wayan Nekayasa yang berharap, pihak eksekutif dalam hal ini TAPD dan masing- masing OPD agar lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat baik yang diterima oleh DPRD saat lakukan reses atau hasil musrenbang yang telah dilakukan eksekutif.
Sementara Fraksi PDIP melalui pembicara Nengah Dwi Madya Yani berharap dalam penempatan pejabat agar sesuai dengan keahlian secara profesional sehingga SDM yang ditempatkan nanti dapat menunjang program-program pemerintah daerah menuju Bangli Era Baru .
Sedang Fraksi Partai Demokrat melalui pembicara Made Krisnawa mengatakan untuk belanja pegawai dirancang sebesar Rp 500 miliar agar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan ASN maupun non ASN terutama untuk guru dan tenaga guru non ASN.
“Mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, sehingga sudah patutnya kesejahteraan mereka ditingkatkan,” jelas Krisnawa.
