Diposting : 17 November 2021 13:44
YUE - Bali Tribune
balitribune.co.id | Nusa Dua - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menekankan 3 poin utama mengenai diplomasi digital yakni, pertama meningkatkan kepercayaan diplomasi digital dengan membangun lingkungan digital yang kondusif bebas dari ancaman keamanan siber dan privasi data. Kedua, menjembatani kesenjangan digital antarnegara dan komunitas-komunitas dengan memberikan bantuan peningkatan diplomasi digital untuk menangani berbagai isu.
"Tidak semua negara beradaptasi dalam menggunakan diplomasi digital apalagi memiliki kapasitas dan sumber daya yang dibutuhkan. Bantuan harus diberikan kepada negara-negara berkembang untuk memperkuat infrastruktur diplomasi digital mereka, termasuk peningkatan kapasitas dalam literasi digital dan investasi teknologi digital yang terjangkau dan pengembangan platform online yang aman dan terjamin," jelasnya saat membuka International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) 2021 secara virtual, Selasa (16/11).
Ketiga, mengoptimalkan diplomasi digital untuk menangani isu global dengan memanfaatkan platform digital yang sudah ada dan mengembangkan teknologi baru. Seperti kecerdasan buatan guna mendukung pelaksanaan tugas diplomasi dan penanganan berbagai isu global secara lebih efektif dan efisien. "Penggunaan diplomasi digital akan menjadi kenormalan baru setelah pandemi. Kita harus benar-benar siap untuk itu," ucap Menlu Retno.
Menurutnya, penggunaan diplomasi digital tidak boleh mengorbankan aspek keamanan dan etikanya, terutama dengan partisipasi pemangku kepentingan di luar tindakan diplomasi tradisional. "Kekhawatiran tentang keamanan siber, privasi data, dan tata kelola internet harus diatasi untuk menciptakan lingkungan diplomasi digital yang tepercaya. Dengan platform online, harus ada transparansi dan kesepakatan sejak awal tentang siapa yang hadir, jenis data pribadi apa yang dikumpulkan dan apakah interaksi akan direkam. Hal ini sangat penting jika menyangkut pertemuan atau diskusi rahasia dalam hal-hal yang sulit," bebernya.
Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah menjelaskan tema dari forum ICDD 2021 "Unmasking Digital Diplomacy in the New Normal" yang telah disepakati berlangsung secara tatap muka dan virtual (online) dengan partisipan lebih dari 4.300 orang dari mancanegara baik sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat.
ICDD yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia pada 2019 sebagai forum antarpemerintah pertama di kawasan untuk membahas diplomasi digital. Forum ini bertujuan untuk memperluas pertukaran ide, pengalaman serta kerja sama diplomasi digital antarnegara di dunia khususnya dalam konteks mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan penanganan berbagai isu lainnya.
"Perwakilan dari 20 negara turut berpartisipasi dalam forum ini (virtual), para peserta menyampaikan pemikiran mengenai strategi diplomasi digital untuk penanganan krisis dalam meningkatkan peluang kerja sama ekonomi di masa mendatang. Berbagai tantangan dan peluang yang muncul di digital diplomasi," katanya.
Ia menambahkan ICDD 2021 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Badung telah berlangsung 4 panel untuk membahas topik mengenai ekonomi digital dan inovasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan peran data dalam diplomasi digital untuk penanganan krisis. "Selain itu juga menyelenggarakan ASEAN Creative Economy Business Forum (ACEBF)," imbuh Teuku Faizasyah.
