balitribune.co.id | Denpasar - Bertindak selaku Inspektur Upacara, Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Mar Bambang Suswantono memimpin Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2022 secara serantak dan virtual di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/2). Ditandai penyematan tanda operasi kepada perwakilan personel POM AD, POM AL dan POM AU, dilanjutkan pembacaan pernyataan tekad dari perwakilan prajurit ketiga matra.
Untuk wilayah jajaran Kodam IX/Udayana digelar di Aula Kodam IX/Udayana, Denpasar dan dipimpin Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Harfendi, dihadiri Danpomdam IX/Udayana, Kabidpropam Polda Bali, Dandenpomal, dan Dandenpomau, serta sejumlah personel gabungan dari POM TNI (AD, AL dan AU).
Ketika membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa, Irjen TNI menyampaikan, kebersdaan TNI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah yang harus sejalan dan mendukung program pemerintah di segala bidang dengan berpedoman pada kebijakan politik negara berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, supremasi hukum mutlak menjadi panduan utama bagi TN I dalam melaksanakan tugas pokoknya.
"TNI telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara melalui terlaksananya tugas pokok di bidang pertahanan negara, mendukung institusi Polri dalam bidang keamanan, dan mendukung institusi negara lainnya melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," ujar Letjen TNI Mar Bambang Suswantono.
Keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kinerja para pengawak organisasi yang cakap, profesional, tangguh, dan berdisiplin tinggi yang memiliki kesadaran dan konsistensi untuk mematuhi segala ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku bagi dirinya maupun satuannya. "Kepatuhan yang konsisten membentuk kebiasaan baik dan menjadikan disiplin sebagai napas prajurit," katanya, seraya menuturkan, hal tersebut dapat dilakukan melalui metode yang ditentukan dalam pembinaan personel, hukum, dan mental kejuangan dengan menerapkan cara-cara persuasif.
Keenam, utamakan pelaksanaan operasi di wilayah dengan pola integrasi antar Angkatan, sehingga operasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ketujuh, para Komandan Satuan Komando Kewilayahan agar memahami dan mendukung pelaksanaan operasi, dan selaku Ankum/Papera dapat melaksanakan fungsinya guna memastikan pemberian sanksi terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.
