balitribune.co.id | Jembrana - Dibalik riuhnya eforia arus mudik di Jembrana, justru operasional truk angkutan logistik non sembako menjadi sorotan. Kinerja aparat di Denpasar, Badung dan Tabanan termasuk Banyuwangi dalam melaksanakan keputusan bersama kini dipertanyakan oleh masyarakat di Jembrana.
Kondisi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk pada masa angkutan Lebaran 2026 mengalami peningkatan sangat signifikan pada H-5 Lebaran Minggu (15/3/2026) siang. Bahkan pantauan di jalur nasional Denpasar-Gilimanuk antrean kendaraan hingga lebih dari 30 KM dari areal Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Bahkan untuk pertamakalinya antrean kendaraan menuju pelabuhan hingga di Alun-Alun Kota Negara, Kelurahan Banjar Tengah.
Namun parahnya dari antrean kendaraan dari arah timur tersebut, justru banyak truk logistik non sembako yang masih beroperasi. Lolosnya truk logistik non sembako hingga ke Jembrana ini menjadi sorotan tajam warga di Jembrana. Salah satunya dari masyarakat pengamat transportasi, I Wayan Sujana. Ia menyebut arus mudik bukanlah hal baru dan sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang tegas.
Namun melihat kenyataan di lapangan, ia menyebut justru arus mudik ini terkesan hanya ditumpukan pada aparat di Jembrana saja. "Apakah karena di Jembrana ada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sehingga seolah-olah menjadi tugas dan tanggungjawab penuh petugas di Jembrana saja. Ini momentum nasional, tidak hanya di Giliamanuk saja, harusnya terintegrasi. Aparat di Denpasar, Badung dan Tabanan maupun Banyuwangi juga ikut,” ujarnya.
Ia mencontohkan truk angkutan non sembako yang masih beroprasi normal saat arus mudik H-5 Lebaran, padahal menurutnya sudah ada Keputusan Bersama Direktur Jendral Perhubungan Darat, Direktur Jendral Perhubungan Laut, Direktur Jendral Bina Marga dan Korp Lalu Lintas Mabes Polri. “Ini kan bukan hal baru, sudah seperti dulu mulai H-7 angkutan logistik selain sembako dibatasi, tapi kenapa dibiarkan lolos sampai masuk wilayah Jembrana,” paparnya.
Ia menyebut seharusnya untuk mengurai kepadatan arus menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, aparat di Denpasar, Badung dan Tabanan serta Banyuwangi memiliki peran yang sama dalam membatasi dan penyekatan truk agar tidak sampai masuk Jembrana. "Seharusnya dari Denpasar, Badung dan Tabanan sudah disekat dan dikandangkan agar tidak sampai ke Jembrana termasuk truk dari Ketapang kenapa dikasi menyeberang ke Bali?,” jelasnya.
“Kalau sudah menjadi keputusan di pusat seharusnya semua wilayah harus mengamankan (melaksanakan) ketentuannya. Kalau sampai truk yang seharunya dibatasi lolos ke Jembrana silahkan publik yang menilai sendiri, apakah ketentuan-ketentuan dalam SKB tersebut dilaksanakan di luar Jembrana?. Apalagi perusahaan logistik dan lokasi bongkar muat truk itu sebagian besar ada di luar Jembrana dan di pulau Jawa, ini kok masih lolos,” ungkapnya.
Ia pun mengakui karena lolosnya truk muatan logistik hingga Jembrana, juga sangat berpengaruh pada kelancaran arus mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk. "Kalau aparat di wilayah lain bergerak seharusnya petugas di Jembrana bisa fokus pada kendaraan angkutan orang yang akan menyeberang ke Jawa di Gilimanuk. Ini kan banyak ada truk-truk besar non sembako yang ikut di dalam atrean. Seharunya antreannya hanya pemudik saja.,” tandasnya.
Sementara itu Kapolres Jembrana, AKBP Kade Citra Dewi Suparwati mengakui adanya peningkatan arus pemudik yang akan menyeberang ke Jawa, “memang terjadi peningkatan arus, jalan-jalan sudah di atensi. Personel sudah mobile semua. Kapal sudah dibuat prioritas sesuai dengan keadaan. Sudah dikordinasikan juga lintas polsek dan lintas polres untuk penyekatan kendaraan besar. Sudah penarikan dengan 3 kapal,” tandasnya.
