balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali mencatat capaian kinerja ekonomi dan pembangunan makro yang sangat baik sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator utama menunjukkan tren positif dan melampaui target nasional.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3), menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11%, serta merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir,” ujar Gubernur Koster.
Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,42 persen, merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25%.
Sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 1,45 persen. “Merupakan tingkat pengangguran terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,85%,” lanjutnya.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Indeks Gini Rasio Bali tercatat sebesar 0,333. Artinya, lanjut Gubernur Koster, pendapatan masyarakat semakin merata dan semakin baik, serta lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363.
Pendapatan per kapita juga meningkat menjadi Rp72,66 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dan usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Di sektor kesehatan, kata dia, prevalensi stunting sebesar 7,2 persen. “Merupakan yang terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi yang mencapai angka di bawah 10%,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target. Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2025, Gubernur juga memaparkan capaian pembangunan di berbagai sektor prioritas.
Di bidang regulasi, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, 6 peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran yang mendukung perlindungan budaya, lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah.
Pada sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang membayar. Pemerintah juga memperkuat penertiban wisatawan serta menjaga pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.
Di bidang ekonomi riil, Pemprov Bali mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus berjalan, di antaranya pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah menargetkan penutupan total TPA Suwung pada tahun 2026 serta menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Di bidang energi, Bali juga mendorong percepatan pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.
Selain itu, pembangunan Bali sebagai pulau digital juga terus diperkuat melalui pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower sebagai pusat konektivitas dan ekonomi baru di Bali Utara.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Bali ke depan.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Bali.
