balitribune.co.id | Denpasar - Akses pembiayaan menjadi salah satu kunci bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas pasar. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha terus diperkuat agar kebutuhan pembiayaan UMKM dapat dipertemukan dengan sumber pendanaan yang tepat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui fasilitasi "business matching" pembiayaan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Hasilnya, delapan lembaga keuangan bersama UMKM mitra melakukan penandatanganan kesepakatan pembiayaan yang mencakup pembiayaan inklusif dan pembiayaan berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan BRI, BCA, BSI, Bank Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI dengan masing-masing UMKM mitra. Prosesi tersebut disaksikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Jakarta, Jumat (21/8).

Aida mengatakan Bank Indonesia mengambil peran sebagai katalis dalam  memperkuat pembiayaan UMKM, baik dari sisi "supply" maupun "demand". Dari sisi "supply", BI mendorong perbankan memperluas pembiayaan inklusif melalui berbagai kebijakan, antara lain Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Kebijakan tersebut memberikan insentif likuiditas kepada perbankan sekaligus mendorong semakin luasnya akses pembiayaan bagi kelompok usaha yang membutuhkan.

Sementara dari sisi "demand", digitalisasi pembayaran menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan UMKM memperoleh pembiayaan. Penggunaan QRIS, misalnya, tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga dapat membantu UMKM membangun rekam jejak usaha melalui transaksi digital.

“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Aida.

Menurut dia, penguatan ekosistem tersebut diperlukan agar pembiayaan tidak berhenti pada tersedianya dana, tetapi benar-benar mampu mendorong UMKM berkembang secara berkelanjutan.

Hal senada disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia menilai pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses pasar. Dengan demikian, UMKM memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha sekaligus menjaga kualitas pembiayaan yang diperoleh.

Pemerintah, lanjut Maman, terus memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM. Platform tersebut mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem.

Selain itu, pemerintah mendorong sinergi "business matching" agar UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usahanya.

“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” kata Maman.

Semangat memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM tersebut juga terus dijalankan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Bali).

Bank Indonesia Provinsi Bali mendorong pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing global.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program pengembangan strategis telah dijalankan. Program itu meliputi "onboarding" UMKM, "capacity building", bantuan teknis, "showcasing" UMKM, hingga "business matching" antara UMKM dengan perbankan," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, di Denpasar (26/8/2026).

 Menurutnya, rangkaian program tersebut dirancang untuk memperkuat UMKM dari hulu hingga hilir. UMKM tidak hanya dibantu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, tetapi juga dipertemukan dengan lembaga keuangan agar memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

"Hasilnya mulai terlihat. Dari Januari hingga Agustus 2026, KPwBI Bali telah berhasil mendorong UMKM di Provinsi Bali memperoleh akses pembiayaan dari perbankan sebesar Rp5,8 miliar," ungkapnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi "business matching" tidak berhenti pada pertemuan antara pelaku usaha dan perbankan, tetapi telah menghasilkan akses pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk mengembangkan kapasitas usahanya.

Di sisi lain, upaya memperluas pasar juga menunjukkan hasil positif. Melalui berbagai program pengembangan dan fasilitasi pemasaran, UMKM binaan BI Bali telah mencatat nilai perluasan akses pasar lebih dari Rp19 miliar hingga Agustus 2026.

"Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya BI Bali membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya bergantung pada akses modal, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, pemasaran, dan daya saing yang semakin kuat," imbuhnya.

Program pengembangan UMKM BI Bali juga dilakukan melalui berbagai bentuk pendampingan. UMKM yang mengikuti proses "onboarding" mendapatkan kesempatan untuk menjadi binaan Bank Indonesia dan selanjutnya memperoleh penguatan kapasitas melalui berbagai program.

"Capacity building" dilakukan dengan melibatkan perbankan dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, BI Bali memberikan bantuan teknis, mendorong sertifikasi halal, serta membantu pemasaran UMKM melalui pembuatan video dokumenter dan berbagai bentuk promosi lainnya.

"Digitalisasi transaksi juga menjadi perhatian. BI Bali terus mendorong perluasan penggunaan QRIS melalui berbagai program, di antaranya QRIS Jelajah dan QRIS Run," katanya.

Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya membuat transaksi UMKM menjadi lebih mudah dan efisien, tetapi juga membantu membangun rekam jejak transaksi yang dapat mendukung kesiapan UMKM dalam mengakses layanan keuangan.

Peluang pemasaran juga diperluas dengan mengikutsertakan UMKM binaan BI Bali dalam berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Di antaranya Karya Kreatif Indonesia (KKI), Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Trade Expo Indonesia (TEI), serta berbagai kegiatan lainnya.

"Dengan pola pengembangan tersebut, pembiayaan ditempatkan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pengembangan usaha. Modal perlu diikuti peningkatan kapasitas, pendampingan, digitalisasi, serta akses pasar agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan UMKM," katanya, sembari berujar, karena itu, Bank Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesiapan UMKM.

Semangat tersebut sejalan dengan tema Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026, “Beudaya MeusareSare”, yang bermakna berdaya bersama-sama.

Kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin memperkuat fondasi UMKM Indonesia. Dengan akses pembiayaan yang lebih luas, kapasitas usaha yang meningkat, serta pasar yang semakin terbuka, UMKM diharapkan mampu naik kelas, semakin kompetitif, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.