Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Mendorong Bankability Pekerja Kreatif Berbasis Proyek

cinema
Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Salah satu bank digital menyoroti nilai kontrak pekerja kreatif berbasis proyek seperti editor film dan casting director bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta Rupiah, namun masih kerap terkendala dalam mengakses layanan perbankan. Salah satu persoalannya muncul dari sistem pembayaran proyek dengan nilai kontrak sekaligus (lump sum) yang mencakup berbagai kebutuhan produksi. 

Karena itu, nilai proyek yang tercantum belum tentu sama dengan penghasilan yang bisa dikelola oleh pekerja kreatif berbasis proyek. Akibatnya, nilai ekonomi yang dihasilkan sulit dibaca oleh sistem perbankan untuk mengukur tingkat kelayakan kredit secara presisi. 

Keterbatasan rekam finansial tidak serta-merta membuat pekerja berbasis proyek harus tersisih dari akses pembiayaan. Senior Vice President salah satu bank digital, Josua Sloane menjelaskan, pendekatan bank tidak hanya menyaring nasabah yang sudah bankable, tetapi juga berupaya membantu nasabah membangun kualitas data finansial agar dapat dinilai dengan lebih baik. Karena itu, bank berupaya menyederhanakan proses agar nasabah lebih mudah memasukkan dan menata data finansialnya. Dalam konteks pekerja berbasis proyek, Josua juga menyoroti pentingnya membedakan arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya.  

Pemasukan dari proyek, kebutuhan pribadi, pembiayaan, maupun dana lainnya perlu dicatat secara terpisah agar kondisi keuangan dapat terlihat dengan jelas. "Pendekatan kami bukan memfilter, melainkan merangkul pekerja kreatif yang selama ini sulit masuk ke sistem perbankan konvensional. Melalui platform bank digital ini, kami membantu memisahkan arus kas pribadi dan proyek secara transparan serta menyediakan fitur pencatatan dan edukasi keuangan," ungkapnya dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu menurut Indonesian Film Editors (INAFEd) dan Asosiasi Casting Indonesia (ACI), di balik satu angka kontrak terdapat sejumlah aliran dana yang menentukan berapa besar pendapatan yang benar-benar dapat dikelola pekerja kreatif. 

Persoalannya, apa yang membuat angka dalam kontrak tidak serta-merta menjadi penghasilan bersih?. Lantas, ke mana sebenarnya dana dalam satu nilai kontrak tersebut mengalir?.

Bagi editor film, nilai kontrak tidak sepenuhnya menjadi penghasilan. Sebagian dialokasikan untuk asisten, transportasi, studio, hingga peralatan kerja. Untuk casting director, sebagian dana juga diteruskan kepada agensi dan talent. Artinya, besarnya nilai kontrak tidak otomatis mencerminkan besarnya penghasilan yang dapat dikelola secara pribadi. 

Selain itu, besarnya nilai proyek membawa konsekuensi pajak dan administrasi bagi editor maupun casting director. Pada editor, kontrak atas satu nama membuat kewajiban pajak ikut berada di tangan editor, termasuk untuk pembayaran kepada asisten. Pada casting director, nilai proyek yang besar berarti nilai transaksi dan pajak yang harus dikelola juga semakin besar, dengan banyak pihak yang perlu dicatat dalam satu proyek. 

Besarnya nilai proyek tidak selalu menjamin pendapatan yang stabil. Editor di INAFEd rata-rata mengerjakan tiga hingga lima proyek setahun, sementara jumlah proyek casting director juga dapat berubah dari satu periode ke periode lainnya. Ketika proyek berhenti, pemasukan pun ikut terhenti. 

Editor umumnya menanggung sendiri pembelian dan perawatan perangkat kerja. Biaya tersebut ikut mengurangi pendapatan, meski peralatan menjadi bagian penting dari proses kerja dan belum selalu diperhitungkan dalam nilai kontrak. 

“Karena pekerjaan kami berbasis proyek, ketika mendapatkan pekerja, tentu pemasukan harus dikelola dengan baik. Kita tidak tahu kapan proyek berikutnya datang. Jadi, ketika ada pemasukan, harus bisa mengaturnya dengan baik agar tetap bisa berjalan sampai mendapatkan proyek berikutnya,” ujar Aline Jusria, anggota sekaligus Humas INAFEd 

Ketua Umum ACI, Calvin Moniaga mengatakan, harus bisa membedakan mana yang memang menjadi pendapatan dan mana yang merupakan uang untuk kebutuhan proyek. "Karena kalau semuanya tercampur, nanti sulit untuk melihat sebenarnya berapa penghasilan kita," jelasnya. 

Bank digital pun membantu editor menata pola keuangan tanpa mengubah karakter kerja berbasis proyek, sehingga rekam transaksi dapat memberikan gambaran finansial yang lebih utuh bagi perbankan. 

Pendekatan ini menempatkan pembiayaan bukan semata-mata sebagai hasil dari profil finansial yang sudah matang, tetapi juga sebagai bagian dari proses membangun kapasitas finansial pekerja kreatif agar semakin terukur, tertata, dan bankable.  

Menurut bank digital ini, bankability tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh konsistensi pemasukan. Bagi kedua profesi ini, keberlanjutan pekerjaan bergantung pada kemampuan menjaga kepercayaan dan kredibilitas di mata rumah produksi. 

Bagi editor, komunikasi, cara kerja, dan attitude turut menentukan kepercayaan rumah produksi serta peluang kembali terlibat dalam proyek berikutnya. Untuk menjaga nilai profesi, INAFEd juga menetapkan minimum fee sebagai upaya mengurangi persaingan yang kerap bertumpu pada harga, sekaligus memberi rumah produksi fleksibilitas untuk memilih editor sesuai bujet. 

Bagi casting director, tantangannya berada pada kredibilitas proses casting. Praktik casting berbayar, penyalahgunaan identitas, hingga proses yang tidak etis dapat menggerus kepercayaan calon talent. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menyulitkan casting director maupun rumah produksi dalam menemukan pemain yang sesuai kebutuhan proyek.

wartawan
YUE
Category

UMP Bali 2027 Tembus Rp4,55 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari

balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026 di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Serikat Pekerja Apresiasi Langkah Gubernur Koster

balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan apresiasi Jumat (20/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Limpahkan 4 Tersangka Manipulasi Waran Rp6,97 Miliar ke Kejaksaan

balitribune.co.id | Jakarta - Penanganan kasus dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melimpahkan empat tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Karya Agung dan HUT ke-66 STT Wana Udaya Parwata di Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri upacara Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Pedudusan Alit, Caru Rsi Gana, Wraspati Kalpa Agung dan Nawa Gempang di Balai Banjar Adat Pengabetan, Desa Adat Kuta, Jumat (20/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Buka Pena Fest II Tahun 2026 Dorong Ekonomi Kreatif dan Wisata Otentik Desa Penarungan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka secara resmi Penarungan Festival (Pena Fest) II Tahun 2026 bertema “Sejuta Rasa Sejuta Cerita” di Lapangan Pratu Pekak Rawig, Desa Penarungan, Mengwi, Jumat (20/11/2026). Pembukaan ditandai dengan Bupati menarikan Tapel Barong Cat serta menyerahkan bantuan dana motivasi sebesar Rp 20 juta.

Baca Selengkapnya icon click

Kapolri Mutasi 704 Anggota, Kapolres Badung dan Sejumlah PJU Polda Bali Diganti

balitribune.co.id | Denpasar - Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir. Sebanyak 704 personel dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.