balitribune.co.id | Denpasar - Derasnya investasi pariwisata di Bali mulai memunculkan persoalan ketika masyarakat lokal dan desa adat justru tidak mengetahui sejak awal kehadiran investor di wilayahnya. Bahkan, ada kondisi ketika desa adat baru mengetahui sebuah investasi setelah bangunan mulai berdiri. Situasi itu disoroti Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Disel Astawa yang juga Bendesa Adat Ungasan, mengingatkan masyarakat Bali jangan sampai hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan industri pariwisata. Investasi memang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi, tetapi keberadaan desa adat dan masyarakat lokal tidak boleh dikesampingkan.
“Pariwisata itu ibarat gula, gulanya ada di Bali, tetapi semutnya datang dari mana-mana. Tidak semua yang menikmati gula itu orang Bali. Karena itu, harus ada sinergi agar masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat dari perkembangan pariwisata,” tegasnya.
Menurut Disel Astawa, persoalan bukan terletak pada investasi itu sendiri, melainkan bagaimana investasi tersebut hadir dan memberi manfaat bagi wilayah serta masyarakat tempat investasi itu berada.
Ia menyoroti masih adanya investasi yang masuk tanpa komunikasi memadai dengan desa adat maupun masyarakat penyanding. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial ketika pembangunan sudah berjalan.
“Sekarang terkadang desa adat tidak tahu kapan investor datang, tahu-tahu bangunannya sudah berdiri. Ini yang menjadi persoalan,” ungkapnya.
Padahal, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat adat dan aparat desa setempat yang kerap harus berhadapan langsung dengan warga.
Karena itu, Disel Astawa meminta komunikasi antara investor dengan desa adat, desa dinas dan masyarakat dilakukan sejak awal. Bukan setelah pembangunan berlangsung atau ketika persoalan mulai muncul.
“Bagaimana hubungan investor dengan desa adat, desa dinas, dan masyarakat sekitar harus dibangun melalui kolaborasi yang baik,” katanya.
Disel Astawa menegaskan, pembangunan pariwisata Bali tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya hotel, vila, restoran maupun fasilitas wisata lainnya.
Investasi harus memberikan dampak yang lebih luas, termasuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta mendukung keberlangsungan kegiatan sosial, adat dan budaya.
Sebab, menurut dia, karakter pariwisata Bali berbeda dengan daerah lain. Daya tarik Pulau Dewata bukan hanya pantai, alam dan fasilitas wisata, tetapi juga adat, agama dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Karena itu, desa adat harus ditempatkan sebagai salah satu pilar pembangunan pariwisata.
Disel Astawa mengapresiasi penguatan desa adat melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Namun, regulasi tersebut harus diikuti dukungan konkret dalam praktik.
Pelestarian adat dan budaya, kata dia, membutuhkan biaya. Karena itu, kontribusi investor dan pihak ketiga terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat perlu menjadi bagian dari pola pembangunan.
Di tengah derasnya investasi, Disel Astawa juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Daya dukung lingkungan harus menjadi pertimbangan utama. Salah satu persoalan yang kini semakin terasa adalah ketersediaan air bersih di kawasan Kuta Selatan.
Pertumbuhan hotel, vila, restoran dan fasilitas pariwisata meningkatkan kebutuhan air. Di sisi lain, musim kemarau panjang membuat sumber air baku semakin terbatas.
Karena itu, ia mendukung pengembangan teknologi desalinasi atau penyulingan air laut sebagai salah satu solusi. Pemerintah juga disebut menyiapkan pembangunan jaringan perpipaan dan rencana penyertaan modal Rp150 miliar kepada PDAM.
Menurut Disel Astawa, persoalan air tidak boleh menunggu sampai krisis semakin parah. Pemerintah pusat dan daerah diminta mempercepat regulasi dan koordinasi agar kebutuhan dasar masyarakat tidak kalah oleh kepentingan pembangunan pariwisata.
Pada akhirnya, ia mengingatkan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan pelestarian identitas Bali.
Sebab, jika masyarakat lokal semakin tersisih dan adat, agama serta budaya kehilangan ruang, Bali justru berisiko kehilangan kekuatan utama yang selama ini membuatnya menjadi destinasi wisata dunia.
“Kalau pelestarian agama dan budaya tidak berjalan, apa lagi yang menjadi daya tarik Bali? Kemajuan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat Bali sekaligus menjaga identitas budaya kita,” pungkasnya.
