balitribune.co.id | Negara - Menjelang berakhirnya tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 kini telah disahkan. Pengesahan tersebut dilakukan setelah melalu tahapan dan proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Anggaran yang telah ditetapkan tersebut diminta bisa memberikan dampak nyatan bagi masyarakat.
Kabupaten Jembrana kini telah bersiap untuk menyongsong tahun anggaran baru dengan berbagai perencanaan dan penganggaran. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 telah resmi disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebelumnya pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Jumat (6/11/2026).
Bupati Jembrana I Made Kembang Haratawan, Minggu (8/11/2026), menegaskan kesepakatan APBD 2027 bukan sekadar penetapan angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, APBD merupakan penegasan arah dan prioritas pembangunan daerah yang harus diperjuangkan bersama sepanjang tahun 2027. Menurutnya, di balik setiap alokasi anggaran terdapat harapan masyarakat, kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, serta cita-cita pembangunan Jembrana yang harus terus diwujudkan.
Menghadapi berbagai tantangan pembangunan, menurutnya masa depan Jembrana tidak hanya ditentukan oleh besarnya tantangan, tetapi juga oleh kuatnya tekad, persatuan, dan kerja nyata seluruh pihak. "Kita menyadari, perjalanan ke depan tidaklah mudah. Berbagai tantangan dan keterbatasan masih harus kita hadapi. Namun, keadaan tidak boleh memadamkan harapan, tantangan tidak boleh menghentikan langkah, dan keterbatasan tidak boleh melemahkan tekad kita untuk terus membangun," tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang telah berkontribusi dalam menuntaskan seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 hingga telah ditetapkan menjad Perda APBD Kabupaten Jembrana. Berbagai pandangan, masukan, dan saran legislatif dinilai telah memperkaya pembahasan sekaligus menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya ditopang perencanaan dan dukungan anggaran yang terarah, tetapi juga harus didukung landasan hukum yang tertib dan tepat. Menurutnya penyelenggaraannya juga harus memenuhi kepastian hukum, "Melalui anggaran, kita menentukan prioritas dan membiayai program pembangunan. Melalui penataan regulasi, kita memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program tersebut berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan pasti," ungkapnya.
Dengan ditetapkannya APBD 2027 diharapkan pemerintah daerah bersama DPRD semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Jembrana yang terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pihaknya mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dicapai tidak berhenti sebagai keputusan formal yang tertuang dalam dokumen resmi. Sebaliknya, keputusan tersebut dikatakannya harus diwujudkan melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan untuk tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan pembangunan, pihaknya juga berharap anggaran yang trelah ditetapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di Jembrana, "Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang direncanakan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana," tandasnya.
