balitribune.co.id | Negara - Wilayah Kabupaten Jembrana beberapa pekan belakangan mulai diguyur hujan. Sebagai wilayah yang memiliki kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi, seluruh instansi dan pemangku kepentingan baik dinas maupun adat kini telah disiagakan.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan saat Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Jembrana Tahun 2026, Senin (9/11/2026) mengatakan, berdasarkan informasi prakiraan musim hujan Provinsi Bali tahun 2026–2027 dari BMKG Wilayah III Denpasar, awal musim hujan di wilayah Bali secara umum diprediksi terjadi pada November 2026.
Saat ini ada 3 zona musim atau sekitar 15 persen. Sedangkan pada Desember mendatang sebanyak 17 zona musim atau sekitar 85 persen.
“Informasi tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi untuk mulai melakukan persiapan. Terlebih Jembrana memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai pesisir, daerah aliran sungai, perbukitan, hingga permukiman warga yang memiliki potensi kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi,” ujar Bupati Kembang.
Pihaknya juga mengajak semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem lainnya. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun melalui langkah-langkah konkret, terencana, dan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh unsur.
“Ini merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya menjelang musim penghujan tahun 2026–2027,” ungkapnya di hadapan personel instansi terkait.
Ia juga meminta seluruh unsur, baik TNI, Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat diminta memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi potensi bencana.
Bupati Kembang mengintruksikan perangkat daerah terkait agar meningkatkan pemantauan terhadap kondisi sungai, saluran drainase, kawasan rawan banjir, daerah rawan longsor, serta infrastruktur yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem.
“Khusus kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pohon perindang di jalan, fasilitas umum, kawasan perkatoran dan kawasan permukiman agar segera melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perompesan pohon perindangan yang dipandang perlu,” jelasnya.
Menurutnya langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon yang berpotensi tumbang, dan memastikan kondisi infrastruktur tetap baik merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana.
BPBD bersama seluruh unsur terkait juga diminta memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan pencarian dan pertolongan, sarana evakuasi, logistik, komunikasi, serta fasilitas kesehatan. Ketika terjadi keadaan darurat, seluruh unsur diharapkan bergerakcepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Tidak boleh ada keterlambatan penanganan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi maupun ketidaksiapan sarana dan prasarana. Informasi peringatan dini cuaca ekstrem harus disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Bangun kesadaran dan budaya tangguh bencana di masyarakat. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD atau pemerintah daerah semata. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
