BALI TRIBUNE - Masih tingginya aktivitas vulkanik Gunung Agung, membuat jumlah masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang mengungsi terus bertambah. Mereka mengungsi di ratusan titik pengungsian di 9 kabupaten dan kota di Pulau Dewata.
Di tengah tingginya jumlah pengungsi ini, ada kekhawatiran tentang masalah penanganannya ke depan. Apalagi sejauh ini, belum ada kepastian kapan Gunung Agung meletus.
Guna mengetahui kesiapan penanganan pra bencana dan pascabencana erupsi Gunung Agung, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba bersama anggota telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG dan instansi terkait, akhir pekan kemarin.
"Salah satu hasil koordinasi kemarin, Dinas Perhubungan, BPBD, BMKG dan PU Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem sudah membuat rekayasa lalulintas apabila terjadi erupsi, agar masyarakat mengetahui arah mengungsi dan tidak menimbulkan kepanikan," papar Tamba, di Denpasar, Senin (9/10).
Selain itu, kata politikus Partai Demokrat asal Jembrana itu, Dinas Perhubungan juga telah menyiapkan fastboat dan 20 bus serta truk untuk mengevakuasi masyarakat yang masih berada di KRB Gunung Agung.
"Jalur evakuasi juga sudah disiapkan," ucapnya. "Pada saat terjadi bencana erupsi, jalur Goa Lawah - Karangasem akan ditutup," imbuh Tamba.
Terkait pengungsi, lanjut Tamba, rapat koordinasi tersebut menyepakati bahwa ke depan perlu langkah-langkah antisipatif, apalagi jika bencana ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Salah satunya, seluruh Pos Pengungsian akan diarahkan ke Balai Banjar di Kabupaten Karangasem yang aman.
"Pos Pengungsian Pasar Manggis, Ulakan, Rendang dan Atiga contohnya. Hal ini dilakukan demi kenyamanan para pengungsi, apalagi jika jangka waktu pengungsian cukup panjang," ujar Tamba, yang juga bakal calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang mengusung tagline TMS (Tamba Menuju Senayan) ini.
Khusus mengenai logistik bagi pengungsi, pihaknya menyarankan pemerintah agar segera berkonsultasi untuk mendapatkan solusi dalam pencairan dana bencana. Selain itu, perlu juga SOP mengenai penyaluran logistik.
"Untuk di Karangasem, kita sarankan penyaluran logistik satu pintu dari Pos Tanah Ampo ke Pos Kecamatan dan kemudian diteruskan ke pos di desa desa. Sementara untuk di luar Karangasem, dari Pos Tanah Ampo disalurkan melalui BPBD/Disos Kabupaten lalu ke pos pengungsian," tegas Tamba.
"Untuk masyakat yang ingin membantu dalam bentuk uang, disarankan agar melalui BPD Karangasem karena bantuan uang sangat dibutuhkan saat pasca bencana," pungkasnya.
