BALI TRIBUNE - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, Senin (5/3) studi banding ke Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui startegi apa yang diterapkan dalam menghadapi dan mencegah ATHG. Studi banding ini melibatkan Tim Pengamanan dan Pengendali Daerah yang meliputi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Studi banding ini dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Kemudian hadir juga Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Wayan Yatnanadi, Kepala Kesbangpol Tabanan I GN Suryana dan jajarannya, serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan I Putu Dian Setiawan.
Sementara dari FKPD di antaranya Kapolres Tabanan AKBP Marsdianto, Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Hasan Abdullah, Kajari Tabanan Ni Wayan Sinaryati, dan Kepala Pengadilan Negeri Tabanan I Wayan Gede Rumega. Dari DPRD Kabupaten Tabanan tampak dua wakil ketuanya Ni Nengah Sri Labantari dan Ni Made Meliani. Rombongan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad beserta jajarannya.
Bupati Eka menyatakan bahwa dinamika pembangunan di Tabanan terus berkembang dari waktu ke waktu akibat dipengaruhi berbagai faktor. Perkembangan tersebut tidak lepas dari posisi Tabanan yang telah beralih menjadi kawasan penyangga sekaligus daerah pariwisata yang tiap saat berkembang. Selain di masa awalnya, Tabanan merupakan kawasan agraris yang menyuplai kebutuhan pangan di tingkat provinsi. “Kami ingin tahu bagaimana FKPD di Kota Batam ini bisa bersinergi dalam menghadapi berbagai dampak dari dinamika pembangunan yang terjadi setiap saat. Terutama dalam menjaga stabilitas keamanan untuk kelancaran jalannya pembangunan,” ujar Bupati Eka.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, sejak awal Batam juga dirancang untuk mengambil manfaat dari perkembangan pembangunan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Namun, dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Batam yang terhitung masih muda tidak sedikit menghadapi persoalan krusial. “Salah satunya soal kependudukan. Di awal, jumlah penduduk hanya enam ribu jiwa. Tapi kini sudah berkembang menjadi 1,2 juta jiwa. Hal ini tidak diantisipasi sebelumnya,” ujarnya.
Perkembangan jumlah penduduk yang tidak terantisipasi itu di sisi lain membawa dampak berupa ketersediaan lahan. Sehingga dalam hal penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, pemerintah setempat sering kewalahan karena kerap menjalani negosiasi yang alot. “Di sini, kami tidak mudah memiliki lahan. Kalau kita di sini, untuk mendapatkan HPL (Hak Penggunaan Lahan) diajukan ke BP Batam. Sehingga kami mau memekarkan kecamatan dan desa juga tidak mudah. Sering hubungan kami dengan BP Batam panas dingin. Di beberapa hal kami harus saling berhadap-hadapan,” ungkapnya.
Menurutnya, koordinasi yang baik dengan FKPD menjadi kunci utama untuk menyelaraskan pembangunan di kawasan Batam. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah menjaga keharmonisan dan kerukunan antarwarga Batam yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. “Kami punya tim terpadu yang melibatkan FKPD dalam hal ini. Kami membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.
