Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

11 Karyawan Hotel di-Swab Terkait Kasus Omicron Surabaya

Bali Tribune/ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya di Denpasar, Senin (3/1/2022)



balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan sebanyak 11 karyawan hotel di tempat menginap wisatawan asal Surabaya, Jawa Timur, yang terpapar COVID-19 varian Omicron dilakukan uji swab berbasis PCR pada Senin.

"Yang bersangkutan hanya interaksi dengan pengantar makanan dan petugas pembersih di sana. Hari ini sudah di-swab sejumlah 11 orang yang sempat kontak erat," kata dr Suarjaya, di Denpasar, dikutip dari Antara, Senin.
 

Menurut dia, berdasarkan hasil penelusuran (tracing) ke tempat wisatawan asal Surabaya ketika menginap di Bali, interaksi dengan pengunjung lain sangat minimal karena mereka menempati vila yang sudah dilengkapi dengan kolam renang dan fasilitas lainnya tersendiri.

Selain itu, ujar Suarjaya, dari informasi sebelumnya yang diterima dari Jawa Timur yang menyatakan pasien tersebut ke Bali dari tanggal 20-25 Desember 2021, namun setelah dicek ke hotel, ternyata yang bersangkutan menginap dari 11-15 Desember 2021.
 
"Kalau melihat dari waktunya, 'kan sudah lewat dari 14 hari, sehingga kemungkinan tertular di Bali sangat kecil," ucap Suarjaya.
 
Jika menginap dari tanggal 11-15 Desember 2021, kata Suarjaya, sesungguhnya masa inkubasi juga sudah lewat. Demikian pula informasi dari pihak hotel, selama bulan Desember tidak ada karyawan yang sakit dan tidak ada yang terpapar COVID-19.
 
"Oleh karena karyawan tidak ada gejala apa-apa dan waktunya sudah melewati masa inkubasi, jadi tidak dilakukan apa-apa (tidak karantina-red), selain menunggu hasil swab dan terus memonitor," katanya.
 

Suarjaya menambahkan, berbeda halnya jika yang bersangkutan menginap di Bali pada akhir Desember 2021, barulah mereka yang kontak erat harus menjalani karantina selama lima hari dan setelah itu juga dilakukan tes.

"Mudah-mudahan ini bukan pertanda adanya kasus masuk Omicron. Tetapi kami minta masyarakat tidak panik dan tetap waspada karena virus (COVID-19) sebenarnya masih ada," ucapnya.
 

Suarjaya mengingatkan masyarakat Bali untuk tetap disiplin protokol kesehatan 6M dan melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi yang belum mendapatkan suntikan vaksin.
"Yang jelas, sejauh ini belum ada terdeteksi kasus Omicron di Bali. Namun, kemungkinan untuk masuk bisa saja, karena pintu-pintu masuk Bali terbuka," katanya.

wartawan
HAN
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.