Balitribune.co.id | Bangli - Untuk memastikan kondisi para penyelenggara pemilu sehat, KPU Bangli akan melaksanakan rapid test bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas. Jumah yang akan dirapid test sebanyak 5.130 orang.
“Sebelum tahapan Pilkada dimulai KPPS dan Linmas akan menjalani rapid test dengan tujuan memastikan kondisi mereka sehat atau tidak terpapar Covid-19,” ujar Ketua KPU Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan, Selasa (9/6/2020).
Kata mantan wartawan ini, setidaknya ada 5.130 orang yang akan dirapid test. Sementara untuk pelaksanaan rapid test masih akan dikoordinasikan.
“Terkait pelaksanaanya tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan,” sebutnya.
Disinggung terkait anggaran untuk rapid test, kata Putu Pujawan, untuk rapid test membutuhkan anggaran Rp 400.000 per orangnya, sehingga kalau dihitung membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,4 miliar.
"Untuk rapid test masih diusulkan ke pembiayaan pusat melalui APBN. Jika melihat anggaran dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah tidak memungkinkan," ungkapnya.
Sementara pelaksanaan Pilkada dengan mengacu protokol kesehatan, pihaknya dalam pemungutan suara nantinya di tiap- tiap TPS, akan disiapkan termo gun, sarung tangan plastik, dan lainnya. Petugas nantinya akan mengecek suhu tubuh, jika di atas 38 derajat maka akan langsung diarahkan ke bilik khusus.
“Maka dari itu kami mempersiapkan bilik khusus. Untuk sarung tangan, setelah habis pakai langsung dibuang, di tempat yang telah disediakan,” ujarnya.
Di sisi lain dampak pandemi Covid-19 beberapa anggaran kegiatan disisir. Misalnya, untuk anggaran sosialisasi tahapan pemilu sebelumnya dirancang Rp 1,7 miliar. Dari penyisiran yang dilakukan anggaran untuk sosialisasi akhirnya sekitar Rp 900 juta.
Putu Gede Pertama Pujawan mencontohkan, kegiatan sosialisasi yang ditiadakan yakni untuk gebyar baleganjur, pameran pembangunan. Kegiatan sosialisasi dengan tatap muka langsung dan melibatkan banyak orang dibatasi. Ke depan tahap sosialisasi akan menggunakan sistem daring.
Bertalian dengan penerapan sistem daring ini, maka pihaknya akan melakukan pengadaan falisitas pendukungnya.
”Untuk dapat berjalannya sosialisasi dengan sistem daring secara optimal, maka setiap anggota PPK akan mendapat paket data yang Rp 50 ribu per bulan,” sebut Putu Pujawan.
wartawan
Agung Samudra
Category
