BALI TRIBUNE - Ketua DPW PSI Provinsi Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, mengatakan, 90 persen lebih pengurus partai besutan Grace Natalie itu ikut tampil sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pileg 2019 mendatang. 40 persen di antaranya adalah Caleg perempuan.
Hal itu disampaikan Yasa Adi Susanto, saat acara "Silaturahmi Ketua DPW PSI Provinsi Bali Beserta Pengurus Siap Bersinergi dengan Polda Bali dalam Menciptakan Situasi Kambtibmas yang Kondusif dalam Pileg dan Pilpres 2019". Silaturahmi ini dihadiri jajaran pengurus PSI di Bali serta Dirintelkam Polda Bali Kombes Pol Akhmad Jamal Yulianto dan jajaran.
"Hampir 90 persen lebih pengurus kita ikut nyaleg. Kita wajibkan mereka nyaleg, termasuk saya ke DPR RI," ujar politikus asal Karangasem itu.
Dari seluruh Caleg yang diusung PSI di Bali untuk berbagai tingkatan, jumlah Caleg perempuan mencapai 40 persen. "PSI ramah terhadap perempuan. Itu sebabnya, kuota perempuan kami mencapai 40 persen," tandasnya.
Selain diwajibkan ikut nyaleg, para kader PSI juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas itu berisi tentang kesiapan para kader untuk dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) apabila melanggar beberapa poin yang menjadi "DNA" partai politik bernomor urut 11 itu.
"Untuk yang terlibat kasus korupsi, intoleransi, akan kami PAW. Yang terbukti melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, juga kami PAW. Ini sudah ada dalam Pakta Integritas," jelas Yasa Adi Susanto.
Terhadap seluruh Caleg, pihaknya juga mewajibkan untuk menaati seluruh aturan terkait tahapan Pileg 2019. Di antaranya terkait pemasangan alat sosialisasi dan lainnya yang belum diperbolehkan, karena belum memasuki masa kampanye.
"Kami belum pasang baliho. Kami belum sosialisasi diri untuk Pileg 2019. Karena kami taat aturan," tandasnya.
Terkait kepengurusan PSI di Bali, Yasa Adi Susanto menjelaskan, untuk 8 kabupatan dan kota di Bali, pihaknya sudah memiliki kepengurusan yang lengkap. Hanya Kabupaten Jembrana yang sejauh ini belum memiliki kepengurusan.
"PSI ada di Bali sejak 2016. Pengurus sudah ada di 8 kabupaten/ kota. Di Kabupaten Jembrana sempat ada pengurus, tapi kemudian mereka mundur. Rata-rata pengurus kami, khususnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) umurnya di bawah 40 dan tidak pernah duduk sebagai pengurus di partai lain," pungkas Yasa Adi Susanto.
