balitribune.co.id | Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bali, Ir. Sari Prasetya Angkasa, dalam acara Milad ke-108 Aisyiyah di Badung baru-baru ini sangat menarik untuk dicermati terutama konsepsinya tentang kemandirian pangan dan kontribusinya bagi pemajuan sosial dan moral di Bali yang disebutnya sebagai bentuk syahadah sosial Aisyiyah Bali terhadap realitas sosial yang kompleks di Bali atau meminjam kata-kata Peter L. Berger sebagai tafsir sosial Aisyiyah Bali atas problematika yang muncul di dalam masyarakat Bali, dalam pandangan Sari, kemandirian pangan sangat dibutuhkan mengingat pembangunan yang massif belakangan ini telah menggerus lahan produktif dan ikut mendorong masyarakat Bali meninggalkan tradisi agraris yang telah menjadi simbol kekuatan Bali di masa lalu.
Kita menyambut baik konsepsi yang dibangun oleh Aisyiyah Bali tersebut, apalagi konsepsinya itu dibangun di atas data yang kuat bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan ketahanan pangan, di mana pada tahun
2022 Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global, persoalan itu disebabkan oleh keterbatasan lahan, distribusi pangan yang belum merata, pola konsumsi yang tidak sehat, serta tingginya food waste, di mana Indonesia menjadi penghasil sampah makanan ketiga terbesar di dunia, kendati demikian, dalam catatan Aisyiyah Bali, Provinsi Bali justru menunjukkan capaian yang menggembirakan, di mana pada tahun 2023 mencatat Indeks Ketahanan Pangan tertinggi secara nasional dengan skor 87,65 dan tingkat kekurangan gizi terendah, hanya 3,77%, capaian ini berkat sinergi program pertanian lokal, pasar pangan murah, dan penguatan distribusi pangan, hanya saja, ancaman sampah makanan di Bali tetap besar, terutama di kawasan urban seperti Denpasar yang mencatat hingga 184 kilogram sisa makanan per hari per TPS, oleh karenanya, isu ketahanan pangan di Bali tidak bisa dilepaskan dari isu lingkungan dan pendidikan, bahwa literasi pangan dan lingkungan harus ditanamkan sejak dari rumah tangga hingga komunitas.
Milad ke-108 ‘Aisyiyah sendiri mengambil tema “Sinergi ‘Aisyiyah dalam Ketahanan Pangan dan Lingkungan Menuju Bali Mandiri” menjadi sangat relevan sebagai seruan dakwah aksi untuk mendorong ketahanan pangan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, dan kemandirian lokal Bali, hal itu juga relevan dengan konsepsi Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali-nya yang akan mewujudkan kedaulatan pangan di Bali dengan cara meningkatkan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan warga Bali, konsepsi kedaulatan pangan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dan kedaulatan pangan yang dikonsepsikan oleh Pak Koster berangkat dari fakta bahwa perekonomian Bali sangat tergantung kepada sektor pariwisata, sementara sektor pariwisata itu sendiri sangat rentan terhadap faktor eksternal semacam bencana alam dan keamanan, oleh karena itulah konsepsi kedaulatan pangan Bali yang diusahakan Pak Koster bertumpu pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pangan dari luar.
Tentu saja, konsentrasi Pak Koster saat ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi alam untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, dan Pak Koster telah menyiapkan strategi yang relatif kompatibel dengan apa yang disebutnya sebagai Ekonomi Kerthi Bali yang intensifikasi dan ekstensifikasi ekonominya berbasis pada kenyataan sosial, budaya, dan alam Bali, dalam pandangan Pak Koster, kedaulatan pangan Bali tidak bisa terlepas dari transformasi ekonomi yang telah dirumuskan secara gamblang dalam dokumen Ekonomi Bali Kerthi, dan transformasi ekonomi itu membutuhkan dukungan banyak pihak dan data yang akurat, dan terkait data yang akurat ini Pak Koster berkeinginan menggelar sensus keragaman hayati yang bakal menginformasikan beragam tanaman dan hewan endemik yang ada di Bali, data itu sangat bermanfaat dalam rangka mewujudkan apa yang diidam-idamkannya yakni kedaulatan pangan di Bali, apalagi sumber pangan yang ada di Bali ini sangat banyak, Pak Koster meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) Bali dapat mewujudkan sensus tersebut sehingga bisa membantunya mempercepat tercapainya kedaulatan pangan di Bali.
Hemat kita, kedaulatan pangan bagi Bali merupakan prasyarat utama bagi terjaminnya keberlanjutan ekonomi melalui lapangan kerja dan pendapatan petani, menjaga kelestarian lingkungan dengan pertanian berkelanjutan, serta menciptakan kemandirian ekonomi tanpa ketergantungan pada pihak luar, di sisi lain, kedaulatan pangan dapat mendorong masyarakat untuk mengendalikan sistem pangan mereka sendiri, sehingga menciptakan kondisi yang lebih stabil dan sehat, tentu saja kita yakin bahwa hal itu bisa terwujud oleh karena adanya beberapa tim percepatan yang dibentuk oleh Pak Koster, misalnya Tim Percepatan Pembentukan BUMD Pangan, Tim Percepatan Pelaksanaan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dan Tim Percepatan Pelaksanaan Pergub Bali Nomor 99 tahun 2018 Tentang Penggunaan Produk Lokal, semua tim tersebut sedang bekerja siang malam merumuskan langkah-langkah praktis untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Bali, dan diantara yang sudah dan yang sedang dilakukan adalah penanaman bibit, penyuluhan langsung ke subak-subak dan desa, penyusunan sentra-sentra produksi pangan, pembuatan pupuk organik, penguatan subak, kelompok petani dan peternak, melakukan kajia dan analisis kelayakan bidang usaha, menyiapkan rencana peraturan daerah terkait air bersih, dan lain-lain.
Akhirnya, kita optimis bahwa kedaulatan pangan di Bali bisa dicapai, dan optimisme kita makin kuat jika melihat kesungguhan Pak Koster di dalam menyiapkan sejumlah regulasi dan tim percepatan, juga melihat sejumlah langkah yang telah Pak Koster ambil, misalnya membangun kerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk bersama-sama merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai kedaulatan pangan itu, kita yakin bahwa semua pihak akan ikut membantu, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Aisyiah Bali ketika mereka secara massif melakukan literasi pangan dan lingkungan mulai dari rumah tangga hingga komunitas, wallahu a'alamu bish-shawab.
Tabanan, 26 Agustus 2025
