Bali Tribune, Denpasar - Kuasa hukum Ketua Yayasan Dwijendra, Dr. Drs. MS. Chandra Jaya, M.Hum., Togar Situmorang, SH. MH. M.AP., dan I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH.MH., mengajukan keberatan dan klarifikasi ke Kemenkumham RI atas SK AHU-AH.01-06-1018 tanggal SK 02 Februari 2019 tentang Jenis Perubahan data Yayasan di Notaris Putu Ngurah Aryana, SH Nomor Akta 05, karena diduga palsu. Dalam hal ini data Yayasan Dwijendra No. SK AHU-AH.01-06-10118 Nomor Akta 24 tertanggal 20 September 2013 oleh Notaris Agus Indra Bangsawan yang menyatakan Dr. Drs. MS. Chandra Jaya, M.Hum sah secara hukum sebagai Ketua Yayasan Dwijendra tidak tercantum secara online padahal statusnya masih terblokir di Ditjen AHU Kemenkumham sampai menunggu putusan pengadilan yang inkrah berdasarkan Surat dari Ditjen AHU Kemenkumham RI No. AHU.2.UM.01.01-4143 tertanggal 1 November 2018. "Maka patut diduga adanya manipulasi data oleh oknum dan diduga adanya tindak pidana pemalsuan pada Akta Nomor 05 Notaris Putu Ngurah Aryana, SH.," ungkap Togar Situmorang via telepon, Minggu malam. Dikatakan Togar, dugaan pemalsuan ini karena Luh Bedji, BA., dan Dr. Putu Dyatmikawati, SH. M.Hum., tidak pernah diundang dan menandatangi terkait akta No. 05 Notaris Putu Ngurah Aryana, SH., dan penunjukan Luh Bedji, BA., sebagai pengawas dan Dr. Putu Dyatmikawati, SH. M.Hum sebagai pembina tanpa persetujuan secara resmi. "Ini banyak sekali kejanggalan. Masih diblokir karena belum ada putusan inkrah, kok bisa dibuka," ujarnya. Para pihak yang mengaku sebagai ketua Yayasan Dwijendra yang baru dengan berusaha bersikeras memasuki area Yayasan Dwijendra secara paksa tanpa menunggu putusan pengadilan yang inkrah, maka kuasa hukum akan melarang dan meminta perlindungan hukum kepada Kepolisian. "Besok (hari ini - red) kami akan ke Jakarta untuk mempertanyakan terkait adanya kejanggalan ini," pungkasnya.
