Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ancaman Deforestasi, Kemenhut Tawarkan Solusi Berani Demi Masa Depan Berkelanjutan

kemenhut
Bali Tribune / Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Muchamad Saparis Soedarjanto.

balitribune.co.id | Denpasar - Bali Tribune. Di tengah ancaman deforestasi dan dampak perubahan iklim, Indonesia, dengan hutan seluas 116 juta hektar menghadapi tantangan monumental. Maka dari itu, diperlukan untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Muchamad Saparis Soedarjanto mengungkapkan visi ambisius untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Ia menegaskan pentingnya perlindungan kawasan hutan bukan hanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk perekonomian global.

“Sejak 1970, hutan telah menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi kita. Namun, kita kini dihadapkan pada tantangan besar, yaitu mengintegrasikan pengelolaan hutan dan industri sawit,” katanya dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) Series 2025 Day 2 di Bali Beach Convention, Bali, Kamis (13/2/2025).

Dengan lebih dari 95 persen kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, hutan Indonesia tak hanya menjadi sumber air bersih, tetapi juga energi dan bahan pangan. Namun, perkembangan industri, terutama perkebunan sawit, menuntut perhatian serius.

“Hutan dan sawit harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap yang saling mendukung,” jelas Saparis.

Dengan pertumbuhan budidaya sawit yang mencapai 1,25% per tahun, kebutuhan mendesak akan keseimbangan ekologis semakin nyata. Oleh karena itu, artinya hutan dan perkebunan sawit tidak dapat dipisahkan.

“Keduanya harus menjadi bagian dari lanskap yang harmonis, berkontribusi pada ekonomi lokal tanpa mengorbankan lingkungan,” tambahnya.

Ia mendorong transisi dari pengelolaan berbasis kayu menuju model berbasis masyarakat, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menjaga keberlanjutan. Perubahan kebijakan diperlukan agar hutan dan hasil non-kayu bisa dikelola secara berkelanjutan.

“Paradigma pengelolaan harus bergeser dari berbasis kayu menjadi berbasis masyarakat,” tegasnya.

Langkah-langkah perlindungan hutan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan mitigasi bencana alam menjadi bagian dari strategi ini. “Kami percaya bahwa integrasi antara hutan dan sawit bukan hanya diperlukan, tetapi juga mendesak untuk masa depan yang lebih baik,” terang dia.

Menurutnya, dengan upaya dan komitmen yang tepat, harapan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi karbon bukanlah mimpi semata. “Kita harus aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,” tutup Saparis.

wartawan
ARW
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sabet Penghargaan KPK, Bali Jadi Contoh Integritas Pendidikan

balitribune.co.id | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengganjar Pemerintah Provinsi Bali penghargaan sebagai wilayah teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

35 Ormas Geruduk PN Denpasar, Kawal Kesucian Pura Balangan

balitribune.co.id | Denpasar - Sidang praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali I Made Daging mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (6/10/2026). Menariknya, sebanyak 35 organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kesucian Pura Dalam Balangan menggeruduk PN Denpasar untuk memeberikan dukungan moral kepada Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali selaku termohon praperadilan. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.